ACEH SINGKIL,Benuapostnusantara.Com — Anggota DPRK Aceh Singkil, Doni Maradonna, meminta komitmen nyata dari DPR RI untuk mengatasi ancaman abrasi dan pendangkalan muara di pesisir Pantai Pulo Sarok, Kecamatan Singkil. Aspirasi ini disampaikan langsung kepada Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan Daud, saat meninjau titik terdampak pada Jumat, 17 April 2026.
Doni menegaskan bahwa kondisi pesisir Aceh Singkil saat ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan campur tangan pemerintah pusat.
"Kami berharap kunjungan Komisi V ini membawa perhatian serius dari pusat. Kasihan kondisi Aceh Singkil, persoalan abrasi ini harus segera ditangani secara konkret," ujar Doni kepada awak media.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menekankan bahwa penanganan tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, diperlukan langkah terukur yang meliputi:
Kajian Teknis yang mendalam terhadap pola arus dan pengikisan pantai.
Pembangunan Infrastruktur penahan abrasi permanen sebagai solusi jangka panjang.
Normalisasi Muara untuk mengatasi pendangkalan yang mengganggu akses nelayan.
"Masyarakat tidak berharap muluk-muluk, mereka hanya ingin solusi nyata agar muara tidak dangkal dan daratan mereka tidak terus hilang tergerus air," tambah Doni.
Dalam kunjungan yang turut didampingi Wakil Bupati Aceh Singkil, Hamzah Sulaiman, Anggota DPRA Donny Aregarajes, dan Anggota DPRK Sadri Lingga tersebut, Ruslan Daud mengakui kondisi di lapangan sudah masuk kategori mengkhawatirkan.
Ruslan melihat langsung bagaimana garis pantai telah terkikis parah, yang menurutnya sangat membahayakan pemukiman dan ekosistem sekitar.
"Negara harus segera hadir. Jika tidak ditangani cepat, dampaknya akan semakin luas dan merugikan ekonomi masyarakat pesisir, terutama para nelayan yang menggantungkan hidup di laut," tegas Ruslan.
Selain meninjau titik bencana, kehadiran Ketua DPW PKB Aceh ini di Aceh Singkil juga dalam rangka agenda kepartaian, yakni membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PKB setempat. Persoalan abrasi ini dipastikan akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan di tingkat nasional melalui Komisi V DPR RI.(Maksum)