ACEH SINGKIL,Benuapostnusantara.Com – Ketua DPD Ikatan Keluarga Minang (IKM) Aceh Singkil, Damre Effendi, memanfaatkan momentum pengukuhan dan pelantikan Pengurus Pusat DPP IKM untuk menyuarakan aspirasi daerahnya. Di sela-sela acara yang berlangsung khidmat tersebut, Damre berkomunikasi langsung dengan jajaran DPP IKM, khususnya kepada Andre Rosiade.
Dalam kesempatan tersebut, Damre menitipkan harapan besar agar DPP IKM, melalui peran strategis Andre Rosiade sebagai pimpinan di Komisi VI DPR RI, dapat memberikan perhatian lebih terhadap Kabupaten Aceh Singkil. Fokus utama yang diharapkan adalah dukungan terhadap akselerasi pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemberdayaan UMKM di wilayah tersebut.
"Harapan ini kami sampaikan demi kemajuan daerah serta terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Aceh Singkil," ujar Damre Effendi.
Langkah ini dinilai strategis mengingat posisi Andre Rosiade yang berada di jantung pengambilan kebijakan sektor industri, perdagangan, dan BUMN, yang sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan ekonomi di Aceh Singkil.
Untuk memahami mengapa aspirasi tersebut disampaikan kepada beliau, pasalnya Andre Rosiade saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (atau sering disebut pimpinan komisi).
Sebagai pimpinan, ia memiliki kewenangan besar dalam memimpin rapat kerja dengan menteri, mengawasi kebijakan pemerintah, dan menyetujui anggaran yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan bisnis negara.
Komisi VI memiliki lingkup tugas di bidang Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha. Oleh karena itu, mitra kerja mereka adalah lembaga-lembaga negara yang sangat krusial bagi pembangunan ekonomi daerah, antara lain:
Kementerian BUMN: Mengawasi seluruh perusahaan plat merah (seperti Pertamina, PLN, Bank-bank Himbara, dll).
Kementerian Perdagangan: Terkait stabilisasi harga pangan dan ekspor-impor.
Kementerian Perindustrian: Pembangunan pabrik dan hilirisasi produk lokal.
Kementerian Koperasi dan UKM: Sangat relevan untuk pemberdayaan pedagang kecil dan pengusaha di Aceh Singkil.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Terkait masuknya investor ke daerah.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Dengan posisi tersebut, Andre Rosiade memiliki akses untuk mendorong BUMN atau kementerian terkait guna menjalankan program-program strategis, seperti bantuan modal usaha, CSR perusahaan negara, hingga perbaikan distribusi barang di Aceh Singkil.
Menurut keterangan Damre Effendi, Andre Rosiade menyahuti dengan positif atas penyampaian kami tersebut dan semoga kedepannya akan kami lakukan komunikasi yang intensif pungkas damre.(Maksum)