ACEH SINGKIL – Masa depan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil untuk tahun anggaran 2026 kini berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Hingga memasuki awal Maret 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) belum juga tuntas dibahas, memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat.
Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) secara terbuka menuding bahwa keterlambatan ini merupakan cerminan buruknya tata kelola pemerintahan daerah. Ketua AMPAS, Syahrul Manik, menegaskan bahwa eksekutif tidak bisa lepas tangan dan menyalahkan legislatif semata.
"Ini bukan semata salah DPRK. Pemerintah juga lambat menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Bagaimana mau dibahas kalau dokumennya saja telat?" ujar Syahrul dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).
Ia bahkan membandingkan kinerja Pemkab Aceh Singkil dengan daerah tetangga. Menurutnya, Aceh Tamiang yang juga terdampak bencana banjir besar tetap mampu menyelesaikan pembahasan anggaran tepat waktu.
"Kalau daerah lain yang terdampak banjir saja bisa lebih dulu membahas APBK tanpa kendala, kenapa Aceh Singkil tidak? Ini menjadi tamparan bagi kita semua," tegasnya.
Senada dengan kritik tersebut, Ketua DPRK Aceh Singkil, Haji Amaliun, sebelumnya juga membeberkan fakta serupa. Hingga Rabu (25/2/2026), proses pengesahan masih terganjal karena dokumen vital dari pihak eksekutif belum berada di meja legislatif untuk ditelaah.
Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada:
Stabilitas program pembangunan yang tertunda.
Pelayanan publik yang berpotensi terganggu.
Kesejahteraan masyarakat yang menjadi korban dari birokrasi yang lamban.
Menyikapi kemacetan ini, AMPAS mendorong agar momentum Hak Interpelasi yang tengah bergulir di DPRK dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar akar masalah. Syahrul Manik mendesak Bupati untuk segera mengevaluasi jajaran yang bertanggung jawab atas proses penganggaran.
"Harapan kami, pemerintah memberikan jawaban yang jelas agar daerah ini tidak kacau balau. Ayo tunjukkan jiwa ksatria," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk mempercepat proses administrasi demi menyelamatkan anggaran tahun 2026.(Tim)