Kota Cirebon, 1 Maret 2026 — Kekecewaan mendalam dirasakan tokoh ulama sepuh Cibogo, Argasunya, Harjamukti, Kota Cirebon, KH. Ma’dun, setelah dua kali agenda pertemuannya dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berujung tanpa kepastian. Peristiwa ini memantik tanda tanya besar terkait profesionalitas komunikasi dan manajemen protokoler Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
KH. Ma’dun, yang dikenal sebagai keponakan asli Mbah Fanani Pertapa Dieng, menilai pembatalan dan ketidakjelasan agenda tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap tokoh agama dan masyarakat yang telah mempersiapkan segalanya secara matang.
Pembatalan Mendadak di Acara Haul
Peristiwa pertama terjadi pada Kamis, 5 Februari 2026, saat Gubernur Jawa Barat dijadwalkan hadir dalam acara Haul Mbah Soleh di wilayah Cibogo. Informasi kehadiran sebelumnya telah diterima panitia dan menjadi dasar persiapan besar-besaran.
Namun, pada pagi hari pelaksanaan, pihak panitia diinformasikan bahwa gubernur batal hadir karena alasan tertentu.
“Semua sudah dipersiapkan secara adat dan budaya. Biaya sudah keluar besar. Pengamanan sudah disiapkan untuk mengantisipasi masyarakat yang membludak. Tapi pagi hari justru ada pembatalan,” ungkap KH. Ma’dun dengan nada kecewa.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan dari Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, Keraton Kaprabon, serta Raja dari Kesultanan Banten. Kehadiran para tokoh adat tersebut semakin mempertegas bobot acara yang sebelumnya dijadwalkan akan dihadiri gubernur.
Agenda di Gedung Sate Berujung Tanpa Kejelasan
Kekecewaan kedua terjadi pada 26 Februari 2026. KH. Ma’dun mengaku telah dihubungi oleh ajudan atau protokoler gubernur berinisial R untuk mengatur pertemuan resmi di Gedung Sate, Bandung, dengan batas waktu hingga pukul 16.00 WIB.
Demi menjaga komitmen waktu, KH. Ma’dun bersama kerabat berangkat ke Bandung pada malam 25 Februari dan memilih menginap agar tidak terlambat.
Namun setibanya di Gedung Sate, nomor kontak protokol disebut sulit dihubungi. KH. Ma’dun tetap bersabar menunggu hingga waktu Maghrib di masjid area Gedung Sate. Setelah akhirnya berhasil tersambung komunikasi, ia justru diarahkan menuju gedung DPR tanpa penjelasan detail mengenai lokasi atau kejelasan agenda.
“Tidak ada kepastian, tidak ada penyambutan, tidak ada kejelasan. Kami hanya menunggu dan diarahkan tanpa informasi yang jelas,” ujarnya.
Karena tidak ada lagi respons maupun kepastian lanjutan, KH. Ma’dun akhirnya memutuskan kembali ke Cirebon dengan perasaan kecewa dan merasa diperlakukan tidak patut.
Sorotan terhadap Profesionalitas Protokoler
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius: apakah terjadi miskomunikasi internal, kelalaian protokoler, atau bentuk ketidakseriusan dalam menghargai tokoh agama dan masyarakat daerah?
KH. Ma’dun menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan jabatan atau protokoler yang ketat, namun berharap adanya kepastian dan penghormatan terhadap waktu dan tenaga.
“Kalau memang tidak bisa bertemu, sampaikan sejak awal. Jangan sampai kami datang jauh-jauh lalu tidak ada kejelasan,” tegasnya.
Ia berharap hal ini dapat di evaluasi internal agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, terutama terhadap tokoh agama dan masyarakat yang datang dengan niat silaturahmi dan kepentingan umat.
(Eka)