ACEH SINGKIL – Tensi politik di Kabupaten Aceh Singkil mendadak memanas. Hal ini dipicu oleh pernyataan Bupati Safriadi Oyon Hamzah yang melontarkan sindiran bernada merendahkan terhadap gerakan mahasiswa. Alih-alih merangkul aspirasi, respons provokatif sang kepala daerah justru dinilai publik sebagai cermin rapuhnya mentalitas kepemimpinan dalam menghadapi kritik terbuka.
Ketegangan bermula saat mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah. Namun, tanggapan yang muncul dari pendopo bupati justru berupa ejekan, yang kini dianggap sebagai "bensin" yang membakar semangat perlawanan para aktivis muda.
Koordinator Lapangan Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh Singkil (SOMPAS), M. Yunus, menilai pernyataan Bupati bukan sekadar seloroh biasa, melainkan sebuah kegagalan moral.
"Sindiran itu bukan cerminan kepemimpinan yang kuat, tapi tanda kepanikan. Ketika kekuasaan tidak mampu menjawab kritik dengan data dan kebijakan, maka yang keluar adalah ejekan. Ini mempermalukan wajah demokrasi di Aceh Singkil,” tegas Yunus dalam pernyataan resminya.
SOMPAS meyakini narasi meremehkan tersebut merupakan upaya sistematis untuk mendelegitimasi gerakan mahasiswa. Mereka menduga ada ketakutan besar dari pihak pemerintah akan terbongkarnya rapor merah kinerja mereka selama ini.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi mereka didasari oleh data konkret mengenai masalah krusial di Aceh Singkil, di antaranya:
Keterlambatan APBK: Dinilai menghambat roda ekonomi dan pelayanan publik.
Infrastruktur Rusak: Kegagalan perbaikan akses vital yang menjadi urat nadi masyarakat.
Janji Politik: Program prioritas yang dianggap hanya menjadi jargon tanpa realisasi konkret.
“Kalau pemerintah bekerja benar, tidak perlu takut pada mahasiswa. Tapi jika kritik saja dianggap ancaman, itu berarti ada yang ingin ditutupi,” tambah Yunus.
Meski dihujani sindiran dan tekanan moral, kelompok mahasiswa menegaskan tidak akan mundur selangkah pun. Yunus mengingatkan bahwa jabatan bupati adalah amanah rakyat, bukan mandat tanpa batas.
“Kami tegaskan, mahasiswa bukan musuh negara, tapi pengingat bagi penguasa. Jabatan Bupati bukan mahkota raja. Jika amanah itu dikhianati, maka kritik akan berubah menjadi perlawanan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, gelombang solidaritas mahasiswa di Aceh Singkil diprediksi akan terus membesar sebagai respons atas sikap antikritik pemerintah. Kini publik menanti, apakah pemerintah akan mengubah arah komunikasinya atau tetap bertahan dengan sikap konfrontatif tersebut.(Tim)