Cirebon ,12 Februari 2026 – Dinamika dugaan skandal APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 memasuki babak baru. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Reaksi Aktivis Cirebon terhadap Skandal APBD 2026 menyatakan ketidakpuasan mereka usai audiensi dengan perwakilan DPRD Kabupaten Cirebon.
Sebelumnya, rencana unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon dibatalkan atas arahan dan pertimbangan dari pihak kepolisian. Sebagai gantinya, para aktivis memilih menempuh jalur audiensi dengan sejumlah anggota dewan yang mendapat mandat untuk menerima pertemuan tersebut.
Namun, Koordinator Pergerakan yang akrab disapa Mas Boy memutuskan menghentikan pembicaraan dan keluar dari ruangan audiensi yang telah disiapkan oleh Wakil Ketua DPRD, Nana Kencana Wati dari Fraksi Partai Gerindra.
“Kami sudah mengikuti arahan Polres untuk tidak melakukan unjuk rasa dengan berbagai pertimbangan. Tapi pihak yang kami anggap memiliki persoalan langsung dengan publik, yakni Ketua DPRD, justru tidak hadir. Ini yang kami sesalkan,” tegas Boy dalam konferensi pers di depan Gedung DPRD.
Boy menegaskan, persoalan yang mereka angkat bukanlah persoalan kelembagaan DPRD secara keseluruhan, melainkan menyangkut individu tertentu yang dinilai harus bertanggung jawab secara moral dan politik. “Yang kami cari adalah Ketua DPRD. Ini bukan persoalan lembaga, tetapi persoalan pihak tertentu,” tambahnya.
Sementara itu, Zeki menyampaikan bahwa timnya mengaku mendapat berbagai bentuk intervensi menjelang aksi tersebut. Ia bahkan menyebut sejak Rabu pihaknya mengalami intimidasi dan upaya penggiringan konflik antar organisasi kemasyarakatan.
“Kami mendapat berbagai tekanan dan intimidasi. Bahkan ada upaya mengadu domba antarormas. Ini justru memperkuat dugaan kami bahwa ada pihak-pihak yang berusaha membela diri dengan cara yang tidak sehat,” ujar Zeki.
Menurutnya, keputusan membatalkan aksi dan menggantinya dengan audiensi merupakan bentuk itikad baik serta upaya menjaga kondusivitas daerah. Namun ia menegaskan, apabila Ketua DPRD tidak menunjukkan keseriusan untuk bertemu langsung dan memberikan klarifikasi, pihaknya akan menggelar gerakan yang lebih masif.
“Kalau tidak ada keseriusan untuk bertemu dengan kami, maka kami akan melakukan gerakan yang lebih besar dan lebih masif,” pungkas Zeki.
Situasi ini menandai eskalasi baru dalam polemik APBD Kabupaten Cirebon 2026 yang kini menjadi sorotan publik.
(Eka)