Jakarta Pusat | BENUAPOSTNUSANTARA.COM — Puluhan warga RW 09 Setiakawan, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, menggelar aksi protes menolak nilai ganti rugi lahan proyek Jalan Tol Semanan–Sunter yang dinilai jauh di bawah harga pasaran. Aksi tersebut digelar di lingkungan permukiman warga dengan membawa spanduk penolakan, Minggu (21/12/2025).
Dalam aksi itu, warga membentangkan spanduk bertuliskan “Harga Appraisal Tol Semanan–Sunter Tidak Adil, Kami Semua Menolak!!!” sebagai bentuk kekecewaan terhadap hasil penilaian appraisal yang ditetapkan untuk pembebasan lahan.
Warga menilai nilai ganti rugi yang ditawarkan tidak sebanding dengan harga tanah dan bangunan di kawasan pusat kota Jakarta, khususnya di wilayah Duri Pulo yang memiliki nilai strategis dan akses ekonomi tinggi. Selain itu, warga mengaku tidak dilibatkan secara transparan dalam proses penentuan harga.
“Apa yang ditawarkan sangat jauh dari harga pasar. Dengan nilai seperti itu, kami tidak akan mampu membeli rumah pengganti di wilayah Jakarta,” ujar salah satu perwakilan warga di sela-sela aksi.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPD Aliansi Wartawan Indonesia Independen (AWII) Provinsi DKI Jakarta, Mario, turut angkat bicara. Ia menilai proses penetapan harga appraisal patut dievaluasi karena berpotensi melanggar rasa keadilan masyarakat.
“Kami melihat ada ketimpangan serius dalam penetapan nilai appraisal pembebasan lahan Tol Semanan–Sunter. Jika harga yang ditetapkan jauh di bawah pasaran, maka ini patut dipertanyakan dan harus dikaji ulang. Pembangunan tidak boleh mengorbankan hak-hak warga,” tegas Mario.
Mario juga mendorong pemerintah dan pihak pelaksana proyek untuk membuka ruang dialog dengan warga terdampak serta melibatkan unsur independen dalam penilaian ulang harga lahan.
“Negara wajib hadir melindungi rakyatnya. Dialog yang terbuka, transparan, dan penilaian ulang oleh tim appraisal independen menjadi solusi agar tidak terjadi konflik berkepanjangan,” tambahnya.
Aksi protes tersebut turut melibatkan kaum ibu dan anak-anak sebagai bentuk solidaritas dan kekhawatiran atas masa depan tempat tinggal mereka. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat meninjau ulang hasil appraisal serta memberikan kompensasi yang layak dan manusiawi.
Warga RW 09 Setiakawan menegaskan akan terus melakukan upaya penolakan secara damai hingga tuntutan mereka mendapat respon serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait, demi terciptanya keadilan sosial dalam pembangunan infrastruktur nasional.