 |
| Pakar: Negara Jangan Sampai Kalah dari Kecepatan Perkembangan AI |
Jakarta, benuapostnusantara.com | Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan mitigasi risiko digital dinilai semakin mendesak. Hal ini disampaikan oleh seorang pengamat kebijakan publik dalam sebuah diskusi yang mengangkat tema refleksi peran negara di tengah percepatan teknologi.
Menurutnya, masyarakat sipil kini telah memiliki berbagai perangkat dan tools yang mampu mengidentifikasi gerak pemerintah serta membaca persepsi publik di ruang digital. Kondisi tersebut menuntut negara melakukan evaluasi dan refleksi mendalam, terutama dalam pengelolaan informasi serta tata kelola data.
Ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini sedang bergerak menuju era algoritmik leadership, di mana kebijakan publik tidak lagi bisa dibangun hanya dari data konvensional. “Pemerintah maupun pemimpin tidak bisa bergerak tanpa dukungan data, algoritma, dan integrasi kecerdasan buatan. Inilah tantangan baru yang harus segera dijawab negara,” ujarnya.
Namun ia menyoroti dua masalah utama yang masih menjadi hambatan: regulasi yang lemah dan literasi digital masyarakat yang belum merata. Situasi ini, tambahnya, diperparah dengan kecenderungan lahirnya pemimpin populis yang seringkali justru dibutuhkan oleh partai politik. “Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka Pemilu 2029 bisa menjadi momentum yang sangat menantang dan bahkan mencekam,” jelasnya.
Terkait regulasi partai politik, ia menilai revisi undang-undang menjadi langkah penting yang harus segera ditempuh. “Pembaharuan UU Partai Politik sangat diperlukan. Tanpa itu, upaya memperkuat demokrasi digital akan sulit tercapai. Kita membutuhkan perangkat hukum yang relevan dengan perkembangan zaman,” tegasnya.
Apresiasi Terhadap Kegiatan Diskusi
Dirinya juga mengapresiasi penyelenggaraan diskusi yang berlangsung hari ini. Ia menilai forum seperti ini penting sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran gagasan antar pemangku kepentingan. “Acara ini sangat urgent dan strategis. Kita perlu membahas isu besar seperti ini secara bersama-sama,” ungkapnya.
Harapan Ke Depan
Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan harapan agar semakin banyak masyarakat yang memahami isu teknologi informasi dan dampaknya terhadap kehidupan publik. “Kesadaran dan knowledge masyarakat harus ditingkatkan. Namun itu tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan seluruh elemen bangsa harus bergerak bersama,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa penguatan literasi digital dan regulasi merupakan kunci menghadapi perkembangan teknologi yang kian cepat. “Negara tidak boleh kalah dari percepatan teknologi. Kita harus hadir, melindungi, dan memastikan pemanfaatan AI berjalan untuk kepentingan publik.”
