BANDA ACEH – Dewan Kesenian Aceh (DKA) dari berbagai kabupaten/kota se-Aceh menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah I di bawah Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), menyusul penanganan pascabencana banjir dan longsor yang dinilai timpang.
Lembaga seni di Aceh menilai BPK Wilayah I menunjukkan perbedaan prioritas yang mencolok, di mana pemulihan aset fisik cagar budaya jauh lebih diutamakan daripada pemulihan ekonomi dan tempat tinggal seniman yang menjadi korban.
Kritik tajam ini memperkuat sorotan yang sebelumnya telah dilayangkan oleh Ketua DKA Provinsi Aceh, Teuku Afifudin. Pihak DKA mencatat setidaknya 103 seniman di Aceh menjadi korban langsung bencana, mengalami kerugian signifikan pada tempat tinggal dan mata pencaharian.
“Kami dari komunitas seni merasa terabaikan karena fokus utama BPK Wilayah I adalah Tanggap darurat pendataan dan penyelamatan 43 situs cagar budaya yang rusak akibat banjir di Aceh dan Sumatera Utara,” ungkap Afifudin.
Senada dengan Afifudin, Maksum Malau dari DKA Kabupaten Aceh Singkil serta pernyataan yang sama dari DKA Kab/Kota Se-Aceh menganggap prioritas BPK menunjukkan kurangnya empati.
“BPK lebih mengutamakan Situs daripada sumber daya manusia (seniman) yang merupakan bagian vital dari kebudayaan itu sendiri. Prioritas ini menunjukkan kurangnya empati terhadap pemulihan kondisi seniman sebagai pelaku budaya,” tegas Maksum Malau, Minggu 14 Desember 2025
Meskipun melontarkan kritik, Ketua DKA Provinsi Aceh, Afifudin, menjelaskan bahwa DKA tidak tinggal diam. Organisasi ini telah mengambil peran aktif dengan melakukan pendataan komprehensif terhadap seniman korban dan bahkan telah mengundang Menteri Kebudayaan untuk melihat secara langsung kondisi para seniman di daerah Gayo.
Di sisi lain, Kemenbud dilaporkan telah menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mengalokasikan dana sekitar Rp 1,5 miliar untuk pemulihan pascabencana. Bantuan ini disebut sebagian besar ditujukan untuk membantu juru pemelihara situs dan warga terdampak, termasuk seniman.
Dalam situasi yang sulit ini, sorotan menarik justru datang dari inisiatif swadaya sesama seniman di luar Aceh. Afifudin menyebut bahwa solidaritas mengalir deras dari seniman di Yogyakarta dan Bali, yang dilaporkan turut menggalang dana secara mandiri untuk membantu rekan-rekan mereka di Sumatera yang terkena dampak bencana.
“Kondisi ini semakin memperkuat pandangan bahwa perhatian dan empati terhadap nasib seniman korban bencana justru lebih cepat datang dari komunitas mereka sendiri, dibandingkan dengan lembaga kebudayaan formal yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan bagi pelaku dan aset kebudayaan,” tutup Afifudin.(Tim)