Jakarta, benuapostnusantara.com | TikTok, platform media sosial milik ByteDance, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan di berbagai negara. Langkah ini menyasar divisi Trust & Safety atau moderasi konten, dengan sebagian tugas digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) serta dialihkan ke tenaga kontraktor.
Di Inggris, serikat pekerja Communication Workers Union (CWU) menyebut sekitar 300 karyawan tim moderasi konten di London terdampak. Sementara di Jerman, sekitar 150 moderator konten di Berlin diberhentikan, setara 40 persen dari total staf di sana.
TikTok beralasan kebijakan ini sebagai bagian dari restrukturisasi global demi efisiensi dan memperluas pemanfaatan teknologi AI. Perusahaan mengklaim lebih dari 85 persen konten pelanggaran sudah berhasil dihapus sistem otomatis, sehingga beban moderator manusia semakin berkurang.
Namun, keputusan ini menuai kritik. Serikat pekerja menuding PHK bukan semata karena efisiensi teknologi, melainkan juga akibat pemindahan pekerjaan ke wilayah dengan biaya tenaga kerja lebih rendah. Di Berlin, serikat ver.di menggelar aksi protes menuntut pesangon yang adil serta masa pemberitahuan PHK lebih panjang—tuntutan yang hingga kini ditolak manajemen TikTok.
Pakar keamanan digital juga memperingatkan bahwa AI masih rentan gagal membaca konteks konten bernuansa kompleks, sehingga berpotensi melemahkan kualitas moderasi dan mengancam keselamatan pengguna.
Meski diwarnai kontroversi, TikTok tetap mencatat pertumbuhan bisnis. Di Eropa, pendapatan perusahaan naik 38 persen sepanjang 2024, meski laba sebelum pajak turun dari US$1,4 miliar menjadi US$485 juta.
Redaksi
