Benua Post Nusantara, Pacitan - Kekecewaan terhadap lambannya respon pemerintah akhirnya mendorong warga Dusun Pager, Desa Wonodadi Kulon, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, turun tangan langsung memperbaiki jalan lingkungan yang rusak parah. Aksi gotong royong tersebut bukan sekadar kerja sosial, melainkan juga menjadi bentuk protes terbuka atas minimnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dasar warga.
Jalan yang diperbaiki merupakan akses vital bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat Dusun Pager. Bertahun-tahun mengalami kerusakan tanpa penanganan berarti, kondisi jalan tersebut kerap memicu kecelakaan dan menghambat mobilitas warga.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pacitan, Suparlan, mengapresiasi inisiatif masyarakat yang secara swadaya melakukan perbaikan jalan.
“Kami mengapresiasi kepedulian dan kebersamaan warga Dusun Pager. Ini menunjukkan masih kuatnya semangat gotong royong di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah,” ujar Suparlan saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp pada Minggu Minggu, 8 Februari 2026.
Namun di balik apresiasi tersebut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah masih sangat minim. Suparlan mengakui, dalam kegiatan tersebut Dinas PUPR hanya mampu menyalurkan bantuan material berupa enam drum aspal, dengan tiga drum dialokasikan khusus untuk Dusun Pager.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, peran serta masyarakat memang sangat membantu. Pemerintah hadir sebatas dukungan teknis dan material yang tersedia,” jelasnya.
Sementara itu, beban utama perbaikan justru ditanggung warga. Berdasarkan data yang dihimpun awak media, swadaya masyarakat berhasil menghimpun dana lebih dari Rp12 juta. Dana tersebut berasal dari ratusan warga, tokoh masyarakat, lembaga, hingga sekolah. Bantuan juga datang dalam bentuk material, seperti pasir yang dikirim langsung ke lokasi.
Ironisnya, di tengah kerja kolektif warga, peran Pemerintah Desa Wonodadi Kulon nyaris tak terlihat. Sejumlah warga mengaku tidak pernah melihat perangkat desa hadir, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan perbaikan jalan.
“Pengajuan perbaikan sudah dilakukan berulang kali ke pemerintah desa, tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Jalan semakin rusak dan sering menyebabkan kecelakaan, akhirnya warga sepakat bergerak sendiri,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Hal senada disampaikan Taufik, warga Dusun Pager. Ia menilai bantuan pemerintah kabupaten belum sebanding dengan besarnya kontribusi masyarakat.
“Dari pemerintah kabupaten hanya tiga drum aspal. Dana warga lebih dari Rp12 juta. Tidak ada pendampingan teknis di lapangan, baik dari desa maupun dinas. Semua dikerjakan warga dengan peralatan seadanya,” tegasnya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius tentang fungsi dan tanggung jawab pemerintah desa dalam memastikan pelayanan dasar masyarakat terpenuhi. Di saat warga harus patungan dan bekerja manual demi jalan yang layak, kehadiran negara justru terasa samar.
Menanggapi hal tersebut, Suparlan menegaskan bahwa Pemkab Pacitan tetap membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat dalam penanganan infrastruktur lingkungan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi ketika masyarakat bergerak karena kebutuhan mendesak, itu juga menjadi alarm bagi kami. Kolaborasi seperti ini akan terus kami dorong,” katanya.
Ia berharap semangat gotong royong warga Dusun Pager tidak dijadikan alasan pembenaran atas lemahnya peran pemerintah, melainkan menjadi pemantik evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan prioritas pembangunan desa.
“Jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Ketika warga harus memperbaikinya sendiri sebagai bentuk protes, itu sinyal kuat bahwa ada yang perlu dibenahi dalam tata kelola pembangunan,” pungkasnya.(*)
Penulis : Iwan