.png "Redaksi NEWS")
JAKARTA – Benua Post Nusantara | Presiden Prabowo Subianto resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru dalam reshuffle Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025) di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 86/P Tahun 2025 dan disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
? Daftar Menteri dan Wamen yang Dilantik
1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan (gantikan Sri Mulyani Indrawati)
2. Mukhtarudin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (gantikan Abdul Kadir Karding)
3. Ferry Juliantono – Menteri Koperasi (gantikan Budi Arie Setiadi)
4. Mochamad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah
5. Dahnil Anzar Simanjuntak – Wakil Menteri Haji dan Umrah
? Latar Belakang dan Harapan Baru
Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom senior dan eks Kepala LPS, diharapkan menjaga stabilitas fiskal pasca transisi kepemimpinan.
Mukhtarudin, politisi Golkar, dipandang mampu memperjuangkan nasib pekerja migran di luar negeri yang kerap terabaikan.
Ferry Juliantono, kader Gerindra, membawa misi memperkuat koperasi dan UMKM agar lebih modern dan digital.
Mochamad Irfan Yusuf serta Dahnil Anzar Simanjuntak ditugaskan membangun Kementerian Haji dan Umrah yang baru, demi meningkatkan layanan ibadah umat Islam.
? Dampak Politik dan Ekonomi
Reshuffle ini menjadi sinyal kuat konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo. Sejumlah kursi strategis kini diisi figur dekat partai koalisi, terutama Gerindra.
Di sektor ekonomi, pergantian Sri Mulyani menimbulkan tanda tanya besar. Purbaya harus menjaga kredibilitas APBN sekaligus meyakinkan pasar internasional bahwa kebijakan fiskal tetap terkendali.
Sementara itu, bidang ketenagakerjaan dan pelayanan ibadah diyakini akan lebih mendapat sorotan, seiring janji pemerintah untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran serta transparansi biaya haji.
? Catatan Kritis
Meski reshuffle ini dipuji sebagai langkah penyegaran, tantangan besar menanti. Publik menunggu bukti nyata: apakah kementerian baru benar-benar memperbaiki pelayanan, atau sekadar menambah birokrasi.
Redaksi Benua Post Nusantara