Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Forum Aspirasi & Advokasi Masyarakat (FAAM) Kabupaten Nganjuk, Achmad Ulinuha, mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Selasa 9 september 2025, Kedatangannya disebut sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat sekaligus untuk berkonsultasi terkait maraknya dugaan pungutan liar (pungli) dan ketidaktransparanan pengelolaan dana pendidikan di Nganjuk.
Dalam keterangannya kepada awak media, Achmad menegaskan bahwa laporan yang disampaikan berkaitan dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dana yang dikelola komite sekolah. Ia menyebut, indikasi banyak penyimpangan terjadi di sejumlah SMA dan SMK di Nganjuk, namun enggan menyebut secara rinci sekolah mana saja yang dimaksud.
“Kami datang ke BPK Jatim untuk melaporkan sekaligus meminta arahan. Banyak keluhan masyarakat terkait dugaan pungli dan pengelolaan dana yang tidak transparan di sekolah-sekolah. Ini menyangkut dana BOS dan dana komite, yang seharusnya jelas peruntukannya, tetapi kenyataannya masih banyak tanda tanya,” ujar Achmad.
LSM FAAM menilai, keterbukaan informasi publik di lingkungan pendidikan masih jauh dari harapan. Menurut Achmad, masyarakat seringkali tidak tahu bagaimana dana BOS digunakan, dan laporan pertanggungjawaban komite sekolah pun jarang disampaikan secara terbuka kepada wali murid.karena semua terkesan terstruktur dan masif.
Lebih lanjut, Achmad menekankan bahwa masalah ini perlu perhatian serius dari lembaga pemeriksa negara, agar tidak terus berlarut dan merugikan dunia pendidikan.
“Kami tidak ingin dana yang seharusnya untuk meningkatkan mutu pendidikan justru disalahgunakan. Harapan kami, BPK bisa melakukan audit secara mendalam dan memberi rekomendasi yang tegas,” tegasnya.
Sementara itu, pihak BPK Perwakilan Jawa Timur menyatakan siap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat sepanjang didukung dengan bukti dan data yang memadai.
Kunjungan LSM FAAM ke BPK ini menjadi sinyal bahwa sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan, khususnya di tingkat SMA dan SMK di Nganjuk, kian menguat. Kini, masyarakat menunggu langkah nyata dari lembaga terkait untuk menindaklanjuti aduan tersebut.
Langkah Ulinuha membawa berkas Dumas ke BPK menempatkan seluruh aliran dana pendidikan di Kabupaten Nganjuk dalam sorotan audit negara.Ainun sengaja mengambil langkah ke dumas BPK .
Langkah Ainun juga ingin memastikan alokasi dan pemanfaatan anggaran pendidikan sesuai dengan komitmen pemerintah,dan menunggu tindak lanjut Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),melakukan audit dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.
Pengawasan ini juga dilakukan melalui pemantauan dan laporan keuangan, serta memastikan anggaran tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran lainnya. (Tomo team)
.jpg "Warga Wiyoro Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak, Pemkab Pacitan Didesak Segera Bertindak")
