CIREBON ,Benuapostnusantara.com - 15 Maret 2026 - Kota yang terus bergerak menuju modernitas seharusnya juga bergerak seiring dalam urusan mendasar, pengelolaan sampah. Namun realitas di Kota Cirebon justru memperlihatkan ironi yang berulang dari tahun ke tahun. Persoalan lama yang seolah telah menjadi “legenda tahunan” kembali terjadi di TPA Kopi Luhur, yang berada di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.
Setiap memasuki musim hujan, pemandangan yang sama kembali tersaji, gunungan sampah menumpuk hingga memenuhi area depan pintu masuk tempat pembuangan akhir tersebut. Situasi ini memicu antrean panjang truk pengangkut sampah dari berbagai wilayah kota yang terpaksa menunggu di luar area TPA hanya untuk mendapat giliran membuang muatan.
Pantauan di lapangan menunjukkan skema darurat yang kembali diterapkan. Sampah sementara diturunkan di area dekat pintu masuk, kemudian dipindahkan secara bertahap menggunakan ekskavator menuju zona penimbunan di bagian belakang. Cara ini mungkin bisa disebut solusi sesaat, tetapi jelas bukan jawaban jangka panjang.
Akibatnya, ritme pembuangan sampah melambat, antrean kendaraan semakin panjang, dan suasana di lokasi berubah menjadi area kerja yang penuh tekanan. Para petugas di lapangan terlihat harus bekerja ekstra keras mengatur lalu lintas truk sampah sambil mengoperasikan alat berat yang bekerja jauh lebih berat dari biasanya.
Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah aroma menyengat yang sangat kuat. Sampah yang dalam keadaan basah akibat hujan menghasilkan bau menyengat yang menyebar ke berbagai arah, mempertegas bahwa persoalan ini bukan sekadar soal logistik pengangkutan, tetapi juga persoalan kesehatan lingkungan.
Pertanyaan sederhana pun kembali mengemuka: jika persoalan ini terjadi berulang hampir setiap tahun, mengapa hingga kini belum ada solusi permanen dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon?
Masalahnya tidak berhenti pada penumpukan sampah saja. Warga di sekitar TPA juga masih menghadapi persoalan serius terkait resapan air limbah sampah yang diduga mencemari air tanah. Infrastruktur pendukung berupa bak penampung lindi yang seharusnya berfungsi sebagai sistem pengendali air limbah disebut-sebut tidak berjalan optimal. Bahkan dari hasil pantauan awak media, kondisi tersebut hingga kini belum mendapatkan perhatian maksimal.
Padahal, warga sekitar sebelumnya telah menyuarakan keberatan. Pada 21 Juli 2025 lalu, warga melakukan protes sekaligus audiensi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Hasilnya, warga hanya menerima kompensasi berupa toren air dan pipa saluran distribusi air ke rumah-rumah mereka.
Kompensasi itu mungkin membantu sesaat, namun tidak mengubah kenyataan bahwa air sumur yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan warga kini tak lagi layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air pompa yang berasal dari dalam tanah tidak dapat dimanfaatkan seperti dulu.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian warga mengaku mulai mengalami gangguan kesehatan, termasuk penyakit kulit. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya populasi lalat di lingkungan permukiman akibat timbunan sampah basah yang mengundang serangga pembawa berbagai potensi penyakit.
Situasi ini menimbulkan kesan yang sulit dihindari, seolah persoalan besar ini dibiarkan menjadi rutinitas tahunan. Sampah datang, gunungan terbentuk, antrean terjadi, warga mengeluh, lalu semuanya kembali berjalan tanpa perubahan berarti.
Padahal, di balik gunungan sampah itu ada kehidupan masyarakat yang setiap hari harus menghadapi bau menyengat, lalat yang semakin banyak, dan kekhawatiran terhadap kesehatan lingkungan mereka sendiri.
Jika persoalan ini terus berulang tanpa langkah strategis yang nyata, maka bukan tidak mungkin suatu hari nanti yang menggunung bukan hanya sampah, melainkan juga ketidakpercayaan publik terhadap keseriusan pengelolaan lingkungan di kota ini.
(Eka)