AMPAS Desak Bupati Aceh Singkil Copot Plt Kadinsos: Masalah Rakyat Berlarut Tanpa Solusi
ACEH SINGKIL ,Benuapostnusantara.Com — Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) mendesak Bupati Aceh Singkil untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Aceh Singkil. Desakan ini dipicu oleh lemahnya kinerja serta kepemimpinan instansi tersebut dalam menangani berbagai persoalan sosial di daerah, khususnya kelambatan penyaluran bantuan pascabanjir.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Rahman Syafii, S.H., menegaskan bahwa jabatan Kadisos memiliki tanggung jawab besar terhadap hak-hak sosial masyarakat, bukan sekadar posisi administratif.
“Kami mempertanyakan sejauh mana kemampuan Plt Kepala Dinas Sosial dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Jangan hanya menunggu instruksi dari pimpinan. Seorang kepala dinas harus punya inisiatif, mengambil langkah, dan menghadirkan solusi sesuai kewenangannya,” ujar Rahman dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
AMPAS menilai, minimnya terobosan dan kebijakan strategis selama masa jabatan Plt Kadisos diduga kuat berkaitan dengan keterbatasan pengalaman dalam memimpin perangkat daerah.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan utama AMPAS adalah penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) bagi korban banjir yang dinilai tidak transparan dan berlarut-larut. Rahman menyoroti adanya bantuan Jadup yang belum kunjung disalurkan, serta mempertanyakan kejelasan kriteria penerima bantuan yang telah terealisasi.
“Persoalan yang lebih penting adalah pascabanjir, adanya bantuan Jadup yang tidak kunjung salur. Kalaupun ada yang sudah salur, timbul pertanyaan kenapa hanya sekian ratus orang yang dapat? Apakah hanya mereka yang terdampak? Ini salah satu alasan utama kami meminta Bupati mengevaluasi Plt Kadis Sosial,” tegas Rahman.
Atas kondisi tersebut, AMPAS melayangkan sejumlah tuntutan resmi kepada Bupati Aceh Singkil:
Evaluasi Menyeluruh: Meminta Bupati mengevaluasi kinerja, kepemimpinan, pengalaman, inovasi, serta koordinasi Plt Kadisos secara objektif dan terukur.
Copot dan Ganti Pejabat: Apabila hasil evaluasi membuktikan kinerja pejabat bersangkutan tidak memenuhi target pelayanan publik, Bupati diminta segera mencopot dan menggantinya dengan sosok yang lebih kompeten dan berpengalaman.
Tinjau Field Langsung: Meminta Bupati tidak hanya menerima laporan administratif di atas meja, tetapi turun langsung melihat realita pelayanan sosial di masyarakat.
Rahman menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai fungsi kontrol sosial demi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu.
“Bupati harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Jangan sampai warga yang membutuhkan bantuan harus menunggu lama akibat lemahnya respons birokrasi. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada pembenahan nyata,” pungkasnya.(Maksum)
