Cirebon Kota, Benuapostnusantara.com – (17/03/2026) Kegiatan reses Anggota DPRD Kota Cirebon dari Partai Amanat Nasional (PAN), Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna, Dapil 5 Kecamatan Kesambi, yang seharusnya menjadi ajang menyerap aspirasi rakyat, justru menuai sorotan tajam dan kritik pedas dari berbagai pihak, terutama insan pers.
Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 tersebut digelar di Kantor DPC PAN, Jalan Evakuasi, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Acara berlangsung meriah dengan kehadiran pengurus partai, simpatisan, serta masyarakat dari wilayah Kesambi, Sunyaragi, Karyamulya, dan sekitarnya. Turut hadir pula mantan Ketua DPD PAN, Dani Mardani, beserta jajaran pengurus partai.
Namun di balik kemeriahan itu, terselip catatan miris yang mencoreng nilai etika dan profesionalitas. Di penghujung acara, panitia membagikan sembako dan amplop kepada peserta berdasarkan daftar hadir. Ironisnya, dalam proses tersebut, terdengar ucapan salah satu panitia yang dinilai tidak pantas dan merendahkan peran media, dengan menyebut bahwa “amplop jangan dikasih buat media.”
Ucapan tersebut sontak menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan awak media yang hadir untuk meliput kegiatan resmi tersebut. Sikap ini dinilai mencederai kemitraan antara pejabat publik dan pers, yang sejatinya memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan berimbang.
Tak berhenti di situ, sikap Ketua DPD PAN Kota Cirebon, Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna, juga turut menjadi sorotan. Usai kegiatan, Aldyan sempat diwawancarai, namun setelah itu langsung bergegas masuk ke kantor tanpa kembali menemui para awak media yang telah menunggu sejak awal acara. Bahkan hingga meninggalkan lokasi, tidak sepatah kata pun disampaikan kepada wartawan.
Perilaku tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen seorang wakil rakyat dalam menghargai fungsi kontrol sosial yang dijalankan media. Sebagai figur publik sekaligus pimpinan partai, sikap demikian dinilai tidak mencerminkan keteladanan dan etika komunikasi yang baik.
Reses yang seharusnya menjadi momentum mendengar aspirasi rakyat, justru berubah menjadi panggung kontroversi. Publik pun kini menanti klarifikasi dan evaluasi dari pihak terkait, agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
(Tim)