Benua Post Nusantara, Pacitan - Fenomena langkanya gas elpiji 3 kilogram kembali menjadi sorotan publik, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan. Meski pemerintah daerah menyatakan pasokan dalam kondisi aman, realita di lapangan justru menunjukkan hal yang berbanding terbalik.
Sejumlah warga di berbagai kecamatan mengaku kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Tidak sedikit yang harus berkeliling dari satu titik ke titik lain, mulai dari warung kecil hingga pangkalan resmi, namun tetap pulang tanpa membawa hasil.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah persoalan sebenarnya terletak pada stok, atau justru pada sistem distribusi yang tidak berjalan optimal?
Seorang warga di wilayah kecamatan Ngadirojo,Ridho Katawa menuturkan bahwa kelangkaan ini bukan pertama kali terjadi, namun kali ini terasa lebih parah karena bertepatan dengan momentum Ramadan.
“Biasanya masih bisa dicari, tapi sekarang benar-benar susah. Bahkan di pangkalan pun kadang tidak bisa beli,” ujarnya.
Sementara itu, di tingkat desa, situasi tidak jauh berbeda. Masyarakat yang sebelumnya masih bisa mengandalkan alternatif seperti kayu bakar, kini mulai merasakan dampak signifikan. Terutama bagi ibu rumah tangga yang membutuhkan kecepatan dalam menyiapkan makanan sahur dan berbuka.
Penggunaan kayu bakar dinilai tidak lagi relevan dalam kondisi tertentu, terutama ketika waktu menjadi faktor krusial. Akibatnya, ketergantungan terhadap LPG 3 kg tidak bisa dihindari.
Di sisi lain, pemerintah melalui dinas terkait menyebutkan bahwa distribusi dalam kondisi normal dan stok di agen serta pangkalan masih tersedia. Namun, pernyataan tersebut justru memicu polemik di tengah masyarakat yang tidak merasakan hal serupa.
Pengamat sosial lokal menilai, persoalan ini kemungkinan besar terletak pada mata rantai distribusi di tingkat bawah. Ada dugaan ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan di tingkat pengecer, yang menyebabkan kelangkaan semu di masyarakat.
“Kalau stok di atas dibilang aman tapi di bawah kosong, berarti ada yang tidak sinkron dalam distribusi. Ini yang harus ditelusuri,” ujarnya.
Selain itu, muncul pula kekhawatiran adanya praktik tidak wajar seperti penimbunan atau distribusi yang tidak tepat sasaran. Hal ini diperkuat dengan adanya laporan warga yang melihat stok tersedia, namun tidak dapat dibeli.
Kondisi tersebut tentu berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi energi subsidi yang seharusnya berpihak kepada masyarakat kecil.
Lebih jauh, kelangkaan LPG 3 kg juga berdampak pada sektor ekonomi mikro. Pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan dan jajanan tradisional mulai mengeluhkan kenaikan biaya operasional akibat sulitnya mendapatkan gas.
Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan memicu efek domino terhadap harga kebutuhan pokok lainnya.
Dalam menghadapi kondisi ini, masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah. Tidak hanya sebatas klarifikasi, tetapi juga tindakan nyata seperti inspeksi mendadak, pengawasan distribusi, hingga operasi pasar di titik-titik rawan.
Transparansi juga menjadi tuntutan utama, agar publik mengetahui secara jelas di mana letak persoalan yang sebenarnya.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu solusi, bukan sekadar pernyataan,” tegas salah satu warga.
Kelangkaan LPG 3 kg di Pacitan menjadi cermin bahwa pengelolaan kebutuhan dasar masyarakat masih memerlukan pembenahan serius. Terlebih di momen penting seperti Ramadan, di mana stabilitas kebutuhan pokok menjadi hal yang sangat krusial.
Kini, masyarakat menunggu langkah tegas dari pemerintah: memastikan bahwa gas subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak, tepat waktu, dan tanpa hambatan.
Jika tidak, persoalan ini bukan hanya soal kelangkaan energi, tetapi juga tentang kepercayaan yang perlahan memudar.(*)
Penulis : Iwan