Benua Post Nusantara, Pacitan - Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian jelang bulan April 2026. Di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil pasca konflik geopolitik di Timur Tengah, masyarakat, termasuk warga Pacitan, semakin waspada terhadap kemungkinan lonjakan harga energi.
Di pasar internasional, harga minyak mentah saat ini disebut-sebut masih berada di kisaran 100 dolar AS per barel. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator yang memengaruhi arah kebijakan energi di banyak negara. Saat harga energi dunia menguat, efeknya pun merembet ke dalam negeri, memengaruhi daya beli masyarakat, kebijakan fiskal, dan perencanaan ekonomi nasional.
Selain itu, ruang fiskal pemerintah semakin menipis. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan mendekati batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam kondisi seperti ini, beban subsidi energi menjadi lebih berat, sehingga kekhawatiran publik mengenai potensi kenaikan BBM meningkat.
Menanggapi isu ini, Acep Suherman, Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Kabupaten Pacitan, menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat belum menaikkan harga BBM. Menurutnya, pemerintah memahami bahwa kenaikan harga energi akan berdampak panjang terhadap perekonomian, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih rendah.
“Negara tetangga saat ini banyak yang kesulitan menghadapi kenaikan harga minyak dunia akibat geopolitik yang ujungnya belum jelas. Semoga pemerintah Indonesia masih mampu menahan badai dengan melakukan subsidi dari ekspor PCO dan batubara. Tetapi jika kondisi ini terlalu lama bertahan, tentu akan ada tekanan besar terhadap APBN,” ujar Acep saat dikonfirmasi wartawan pada Senin, 30 Maret 2026.
Acep menambahkan, hingga kini pihak Pertamina memastikan harga BBM belum ada kenaikan, pengiriman dan permintaan SPBU masih berjalan lancar sesuai pengajuan. Dampak terhadap komoditas pangan pokok masih stabil, dan stok aman. Meski begitu, Acep mengingatkan masyarakat untuk menyesuaikan pengeluaran dan menekan konsumsi berlebih. “Mulai saat ini kita harus mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya,” tuturnya.
Lebih jauh, isu ini menjadi pengingat pentingnya efisiensi energi dan diversifikasi sumber energi. Ketergantungan terhadap minyak dunia yang fluktuatif menunjukkan bahwa ketahanan energi bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Pemerintah diharapkan bisa menyeimbangkan antara menjaga stabilitas negara dan melindungi kesejahteraan rakyat.
Sementara publik menunggu keputusan resmi pemerintah, dinamika harga BBM tetap menjadi perhatian utama masyarakat. Tidak hanya soal angka di papan SPBU, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Di tengah ketidakpastian, harapan tetap ada agar setiap kebijakan yang diambil mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat.(*)
Penulis : Iwan