Nasional, benuapostnusantara.com | Gelombang ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak di pusat penipuan daring (online scam) di Kamboja terus membengkak, dengan KBRI Phnom Penh menangani hingga 1.726 kasus baru sejak Januari 2026, tapi sikap tidak humanis terhadap jurnalis investigasi justru menghambat pengungkapan fakta lengkap.
Lonjakan Korban WNI di Scam CenterSejak pertengahan Januari 2026, KBRI Phnom Penh mencatat 911 hingga 1.440 WNI melapor diri setelah ditinggalkan sindikat scam akibat razia keras pemerintah Kamboja.
Korban mayoritas overstay tanpa paspor, tersebar di Phnom Penh, Sihanoukville, hingga Mondulkiri, dengan cerita seram: disekap, dipukul, bahkan disetrum selama berbulan-bulan tanpa gaji.
Dubes RI lama mengonfirmasi 308 WNI walk-in dalam dua hari saja, meminta deportasi cepat.
Upaya Pemulangan yang LambatKBRI telah pulangkan 36 WNI via fasilitasi Kemenlu, tapi proses SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) dan keringanan denda overstay masih terhambat birokrasi imigrasi Kamboja. Koordinasi dengan Commission for Combating Online Scam (CCOS) Kamboja diminta percepatan, tapi korban seperti pemuda dari Bavet mengaku terjebak janji gaji US$600 yang tak kunjung dibayar.
KBRI Tak Humanis terhadap Media Pers Investigasi WartaGlobal mengungkap keluhan jurnalis: KBRI Phnom Penh enggan fasilitasi akses wawancara korban atau data lengkap, dengan alasan "prosedur konsuler" yang ketat.
Tim kami kesulitan konfirmasi fakta di lapangan, sementara KBRI sudah Baru fokus narasi "korban aman" tanpa buka ruang transparansi media.
Hal ini kontras dengan komitmen KBRI tangani 5.008 kasus sepanjang 2025, tapi minim keterlibatan pers untuk cegah rekrutmen baru.
Kasus ini soroti kegagalan perlindungan PMI: tawaran kerja palsu dari bos China jebak ribuan WNI. Pemerintah RI wajib tekan Kamboja percepat deportasi massal dan buka data untuk investigasi independen, agar tak ada lagi korban tersandera.
WartaGlobal tuntut KBRI humanis ke pers demi kebenaran publik