Pasaman Barat – Aktivitas tambang emas ilegal atau illegal mining (ilmin) di Kabupaten Pasaman Barat kembali mencuat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya terdapat tiga wilayah utama yang kini menjadi pusat penambangan ilegal: Tombang Talu, Rimbo Jandung–PT Astra, dan Aek Nabirong. Seluruh kegiatan ini diduga berjalan dengan perlindungan berlapis serta aliran dana besar yang melibatkan oknum aparat hingga insan pers.
Informasi awal disampaikan oleh Ketua LMR-RI Komda Pasaman Barat yang mengaku bertemu dengan empat personel Intelsus Propam Mabes Polri pada Kamis malam (6/8/2025) sekitar pukul 23.30 WIB di kawasan Simpang Empat. Pertemuan ini disebut sebagai respon atas laporan maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Sejak Rabu hingga saat ini, aktivitas tambang di tiga lokasi itu dikabarkan mendadak terhenti.
Tombang Talu: “Surga” Tambang Emas di Bantaran Sungai Batang Pasaman
Tombang Talu menjadi wilayah yang paling disorot. Lokasi tambang ilegal di bantaran Sungai Batang Pasaman ini mulai ramai dikeruk sejak Juni 2024. Dikelola oleh oknum pengusaha yang disebut berafiliasi dengan organisasi masyarakat Grib Jaya, operasinya menggunakan sistem kerja sama bagi hasil dengan pemilik lahan.
Pada November 2024, terpantau 22 unit ekskavator beroperasi di dua titik:
Tombang Mudik: 11 unit (payung loreng)
Tombang Hilir: 11 unit (payung coklat)
Awal 2025, jumlah ekskavator melonjak menjadi 38 unit, dan saat ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 70 unit. Setiap unit diduga menyetor dana keamanan Rp60–70 juta per bulan.
Ironisnya, laporan masyarakat hingga ke Polda Sumbar tidak membuahkan hasil. Inspeksi mendadak hanya menemukan bekas galian, tanpa satu pun alat berat di lokasi—diduga ekskavator disembunyikan sebelum petugas datang.
Dugaan Setoran untuk Awak Media
Fakta mengejutkan lainnya: demi meredam pemberitaan, oknum pejabat di jajaran Polres Pasaman Barat diduga menyalurkan “subsidi” bulanan sebesar Rp2,4 juta per orang kepada 99 awak media di Pasaman Barat. Dana tersebut disalurkan melalui koordinator media berinisial IRF dan IDN.
LMR-RI mencatat, pola ini kemudian berubah: uang disalurkan langsung oleh oknum petinggi polres kepada masing-masing wartawan.
Rimbo Jandung & PT Astra: Sistem yang Direplikasi
Keberhasilan operasi di Tombang Talu mendorong meluasnya praktik ke wilayah lain:
1. Rimbo Jandung
Sekitar 20 ekskavator
Dikelola “payung coklat”
Setoran: Rp60 juta/unit/bulan
2. Wilayah PT Astra
Sekitar 20 ekskavator
Dikelola “payung loreng”
Pola setoran dan pembagian uang media serupa
Aek Nabirong: Jejak Mantan TNI
Wilayah terakhir, Aek Nabirong, diperkirakan memiliki 30 unit ekskavator yang dikendalikan pihak berafiliasi dengan mantan anggota TNI berinisial NZR. Koordinator media di wilayah ini disebut berinisial BBP.
Desakan Penindakan Tegas
LMR-RI Komda Pasaman Barat mendesak Propam Mabes Polri dan Kementerian ESDM untuk segera turun tangan. Kerusakan lingkungan di bantaran Sungai Batang Pasaman dinilai sudah mengkhawatirkan.
“Jika negara hadir, tambang ilegal tidak akan berjaya. Tapi jika terus dibiarkan, rakyatlah yang menjadi korban limbah dan konflik sosial,” tegas Ketua LMR-RI Komda Pasaman Barat.
Pihak kepolisian daerah maupun Mabes Polri diharapkan memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan keterlibatan oknum dalam praktik ini.
Catatan Redaksi:
Rilis ini disusun berdasarkan laporan masyarakat yang telah melalui verifikasi awal. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait guna menjaga prinsip jurnalisme berimbang.
Sumber: Ketua LMR-RI Komwil Sumbar, Ir. Sutan Hendy Alamsyah
