Proyek Embung di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, hingga kini menjadi misteri dan kembali menuai sorotan publik. pasalnya, pada tahun anggaran 2024, proyek tersebut kembali dianggarkan untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp45 juta , data itu bisa di lihat di aplikasi jaga KPK, dan juga papan informasi di balai Desa Sidoharjo,padahal embung ini sebelumnya sempat mencuat karena diduga fiktif .
Rabo 15/10/25 , media Benua Post Nusantara ingin mengetahui lebih dalam atas informasi terkait,dugaan anggaran untuk pemeliharaan,dugaan embung fiktif di Sidoharjo.Namun patut di sayangkan . H.A. Saiful Anam, S.Pd. Kepala Desa Sidoharjo tidak ada di kantor, di hubungi lewat via WA belum ada respon , bahkan awak media juga berusaha menghubungi perangkat desa lainnya yang terkait dengan proyek embung tersebut juga belum ada respon hingga saat berita ini diturunkan.
Sorotan kali ini datang dari DPC Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) Nganjuk. Ketua DPC LSM FAAM Nganjuk, Achmad Ulinuha, menilai langkah Pemerintah Desa yang kembali menganggarkan dana untuk embung tersebut sangat janggal dan tidak mencerminkan adanya efek jera terhadap dugaan proyek bermasalah.
Tangkapan layar dana pemeliharaan embung dan rehabilitasi dan peningkatan embung Sidoharjo sudah menjadi polemik sejak lama.
“Kami melihat ada kejanggalan besar. Embung Sidoharjo dulu sempat ramai karena diduga fiktif, tetapi malah kembali dianggarkan untuk pemeliharaan sebesar 45 juta di tahun 2024. Ini sangat aneh dan menunjukkan lemahnya pengawasan,” ujar Achmad Ulinuha saat dikonfirmasi, Senin (15/10/2025).
Ulinuha menegaskan, LSM FAAM akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait kejelasan fisik embung dan dasar penganggaran dana tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melayangkan surat resmi kepada Inspektorat Kabupaten Nganjuk dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk meminta audit terhadap kegiatan dimaksud.
“Kami tidak ingin uang rakyat digunakan untuk proyek yang tidak jelas manfaatnya. Kalau memang embung itu tidak pernah ada, maka ini bisa masuk kategori penyimpangan anggaran atau bahkan masuk penganggaran proyek fiktif. Kami minta aparat penegak hukum turun tangan,” tegasnya.
Proyek embung di Desa Sidoharjo sebelumnya memang sempat disorot sejumlah pihak lantaran dinilai tidak terealisasi di lapangan meski sudah dianggarkan dalam APBDes tahun 2023 lalu. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut tegas dari instansi berwenang terkait dugaan tersebut.
LSM FAAM berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengusut dugaan penyimpangan tersebut, agar kasus serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.(Tomo Team)
