Jakarta, benuapostnusantara.com — Isu pemberantasan korupsi kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar bersama sejumlah pakar dan masyarakat sipil. Dalam forum tersebut, mengemuka keresahan bahwa upaya membongkar kasus korupsi kerap dibalas dengan kriminalisasi bahkan ancaman terhadap pihak-pihak yang kritis, termasuk media.
Para peserta menegaskan, aparat penegak hukum seharusnya melindungi, bukan mengkriminalisasi masyarakat maupun media yang berani mengungkap praktik korupsi. “Tidak mungkin kita menyerahkan pemberantasan korupsi kepada orang yang bermasalah. Bersihkan dulu aparat, bahkan bila perlu lakukan rekrutmen ulang agar institusi hukum lebih kuat dan efektif,” ujar salah satu narasumber.
KPK Dinilai Melemah
Kritik tajam juga diarahkan kepada posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sejak revisi UU tahun 2019 dianggap kehilangan independensi. KPK kini lebih menyerupai birokrasi di bawah kekuasaan sehingga daya dobraknya melemah signifikan. “Penguatan KPK adalah titik krusial yang harus dikembalikan bila kita ingin serius melawan korupsi,” tegas peserta diskusi.
Kesejahteraan Aparat Harus Dijamin
Selain itu, negara diminta hadir dalam menjamin kesejahteraan aparat penegak hukum. Dengan dukungan fasilitas pendidikan, beasiswa anak, hingga jaminan hidup layak, aparat diharapkan dapat bekerja profesional tanpa tergoda praktik korupsi. “Tidak mungkin orang diminta memberantas korupsi sementara ia sendiri hidup kekurangan,” ungkap salah satu pembicara.
Harapan pada Presiden Prabowo
Diskusi ini juga menyuarakan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar konsisten dengan janjinya memerangi korupsi. Janji berani mati melawan korupsi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar retorika.
Sebagai tindak lanjut, masyarakat sipil berencana menyampaikan surat resmi pada 24 Oktober, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo. Surat tersebut akan berisi dorongan agar pemerintah menegakkan komitmen pemberantasan korupsi secara tegak lurus dan independen.
Harapan Bersama
Pada akhirnya, suara publik yang muncul dalam forum ini sama: Indonesia harus bebas dari korupsi. Aparat penegak hukum diharapkan menjadi garda terdepan, bukan justru bagian dari masalah. “Kalau korupsi berhasil diberantas, rakyat pasti sejahtera karena uang negara kembali untuk rakyat, bukan segelintir pejabat atau oligarki,” tutup forum tersebut.
Supriyadi
