Diduga Kisruh Pembagian Uang Transport Warnai Reses Anggota DPR RI di Kelurahan Sumber,Sejumlah Peserta dan Awak Media Pertanyakan Transparansi
CIREBON, 7 Agustus 2026 – Kegiatan reses Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Cirebon–Indramayu, Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si., yang digelar di Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (6/8), diwarnai polemik terkait mekanisme pembagian uang transport kepada peserta. Sejumlah peserta dan awak media mempertanyakan transparansi pelaksanaan kegiatan tersebut setelah muncul dugaan adanya peserta yang tidak memperoleh haknya meski telah mengikuti acara hingga selesai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, sekitar 87 peserta tercatat mengisi daftar hadir.
Sementara itu, menurut keterangan yang beredar di lokasi, kuota peserta yang disiapkan mencapai 100 orang. Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian uang transport disebut hanya diberikan kepada peserta yang memegang kupon yang dibagikan oleh staf atau tim pendamping.
Ironisnya, beberapa peserta yang telah mengisi daftar hadir dikabarkan tidak memperoleh kupon, sehingga tidak dapat menukarkan kupon tersebut dengan uang transport yang telah disiapkan. Kondisi ini memicu kekecewaan dan menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pendistribusian kupon di lapangan.
Tak hanya itu, sekitar 13 awak media yang hadir dan melakukan peliputan sejak awal hingga berakhirnya kegiatan mengaku tidak diakomodasi dalam pembagian uang transport. Padahal, mereka turut mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai bagian dari tugas jurnalistik.
Situasi semakin memanas ketika muncul pernyataan yang diduga disampaikan oleh oknum tim penyelenggara bahwa media tidak diundang dalam kegiatan tersebut. Pernyataan itu menuai keberatan dari sejumlah insan pers karena dinilai tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik serta penghormatan terhadap tugas jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sejumlah peserta juga mempertanyakan mekanisme penggunaan anggaran kegiatan reses yang bersumber dari negara. Mereka berharap seluruh proses pelaksanaan, termasuk pembagian uang transport, dilakukan secara terbuka, tertib, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Para awak media meminta agar setiap penyelenggara kegiatan yang melibatkan pejabat publik memberikan arahan dan pembekalan yang jelas kepada seluruh staf maupun tim pelaksana agar tidak terjadi perlakuan yang menimbulkan kesan diskriminatif terhadap peserta maupun insan pers.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi maupun klarifikasi dari Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. maupun pihak penyelenggara terkait mekanisme pembagian kupon, uang transport, serta keluhan yang disampaikan peserta dan awak media. Demi memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi.
(Tim)
