Ribuan Korban Banjir Seruduk Kantor Bupati Aceh Singkil,Tagih Janji Bantuan Jadup
ACEH SINGKIL, Benuapostnusantara.Com – Ribuan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemuka (Gemuka) memadati halaman Kantor Bupati Aceh Singkil pada Senin (8/6/2026). Massa datang untuk menagih kepastian realisasi bantuan Jatah Hidup (Jadup) dan dana stimulan bagi korban banjir periode 2025–2026 yang hingga kini belum kunjung cair.
Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan Buyung Sanang Manik dan Rasuluddin Malau ini berlangsung dinamis. Massa menilai proses penyaluran bantuan berjalan lamban dan terkesan berlarut-larut. Padahal, warga terdampak masih harus berjuang memulihkan kondisi ekonomi mereka pascabencana.
Dalam orasinya, demonstran mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil agar tidak hanya pasif menunggu keputusan pusat, melainkan aktif memperjuangkan percepatan pencairan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Sempat Memanas, Bupati Beri Penjelasan
Situasi di lapangan sempat memanas ketika Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, yang awalnya hendak menemui massa, memilih untuk kembali masuk ke dalam kantor. Keputusan tersebut spontan memicu reaksi negatif dari peserta aksi yang telah lama menunggu penjelasan langsung dari orang nomor satu di Aceh Singkil itu.
Namun, Safriadi Oyon segera memberikan klarifikasi mengenai tindakan tersebut. Ia menegaskan bahwa langkahnya kembali ke dalam ruangan bukan untuk menghindari massa, melainkan karena melihat adanya peserta yang dinilai bukan bagian dari rombongan resmi aksi.
Di hadapan para pendemo, Safriadi menyatakan bahwa Pemkab Aceh Singkil telah berupaya maksimal memperjuangkan bantuan tersebut ke pemerintah pusat. Kendati demikian, ia menolak memberikan jaminan mutlak terkait waktu pencairan.
"Kami sudah mengusulkan lebih dari 8.000 data masyarakat terdampak ke pemerintah pusat. Namun saya tidak bisa menandatangani jaminan bahwa dana Jadup tahap dua akan cair dalam 30 hari. Proses itu berada di tingkat kementerian dan di luar kewenangan daerah. Saya tidak ingin memberikan janji palsu kepada masyarakat," tegas Safriadi.
Senada dengan Bupati, Plt Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil, Ali Hasmi Pohan, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil, H. Alhusni, menjelaskan bahwa seluruh proses pendataan di tingkat daerah sebenarnya telah rampung diselesaikan.
Ali Hasmi menyebutkan, verifikasi data dilakukan secara ketat dari rumah ke rumah (door to door) dengan melibatkan aparatur desa serta camat guna memastikan data penerima bantuan benar-benar valid.
"Data sudah kami kirimkan ke pemerintah pusat. Saat ini kami tinggal menunggu hasil verifikasi dan keputusan dari kementerian terkait," ujar Ali Hasmi.
Aksi unjuk rasa berskala besar ini mendapat pengawalan ketat dari personel gabungan Polres Aceh Singkil, Kodim 0109/Aceh Singkil, serta Satpol PP guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Hingga berita ini diturunkan, sebagian massa dilaporkan masih bertahan di lokasi untuk menunggu langkah konkret dan kepastian lebih lanjut. Meski diikuti oleh ribuan warga dan sempat diwarnai ketegangan, secara keseluruhan aksi berjalan tertib tanpa ada insiden berarti.(Maksum)
