Opini: MBG, Antara Harapan, Anggaran, dan Makna Seorang Negarawan
0 menit baca
Di tengah riuh rendah dinamika bangsa belakangan ini, nama Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penanda terbelahnya suara rakyat ada yang menyambutnya sebagai harapan, ada yang menolaknya dengan keresahan mendalam. Fenomena ini, jika dilihat secara jernih, bukan sekadar perbedaan pandangan tentang sebuah program, melainkan cermin nyata bagaimana sebuah kebijakan publik bisa berubah menjadi medan perselisihan bernuansa politik yang perlahan menggerogoti persatuan kita.
Saya memahami sepenuhnya mengapa sebagian pihak mendukung sepenuhnya program ini. Bagi para tenaga kerja yang tergabung dalam Satuan Pelayanan dan Pengelola Gizi (SPPG), bagi pelaku usaha kecil maupun pemodal yang terlibat dalam rantai pasok “Dapur MBG”, program ini adalah nafas ekonomi yang baru. Ia membuka lapangan kerja, menjamin kelangsungan usaha, dan memberi harapan penghidupan. Dari kacamata mereka, ini adalah bukti nyata negara hadir dan berbagi kesejahteraan. Pandangan ini sah dan layak dihargai, karena dampak ekonomi langsungnya memang terasa bagi kelompok tersebut.
Namun, di sisi lain, suara keresahan yang bergema dari sebagian besar rakyat juga tidak bisa kita tepis begitu saja, apalagi anggaran yang digunakan adalah uang rakyat uang yang dikumpulkan dari keringat, pajak, dan usaha seluruh anak bangsa. Ketika kita bicara soal alokasi triliunan rupiah, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah ini prioritas yang paling tepat di saat kita masih tertinggal jauh dalam kualitas pendidikan, fasilitas sekolah yang rusak, kesejahteraan guru yang belum layak, serta UMKM tulang punggung ekonomi nasional yang masih butuh dorongan besar untuk tumbuh? Banyak yang menilai, dana sebesar itu akan jauh lebih berdampak jika dialokasikan untuk hal-hal tersebut, bukan pada program yang dirasa kurang terukur dampaknya dan berpotensi memboroskan keuangan negara.
Keresahan itu berubah menjadi kekecewaan mendalam ketika fakta-fakta di lapangan membuktikan kekhawatiran rakyat itu benar adanya. Kita semua menyaksikan pemberitaan yang menyayat hati: miliaran rupiah anggaran MBG diketahui raib, dikorupsi oleh oknum-oknum di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri. Penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung menjadi bukti hitam di atas putih bahwa pengelolaan program ini penuh lubang, lemah pengawasannya, dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Bagaimana mungkin program yang mengaku untuk kesejahteraan gizi anak bangsa justru menjadi ladang korupsi? Luka ini terasa makin dalam karena terjadi tepat di badan yang dibentuk khusus untuk menjalankan misi mulia tersebut.
Di sinilah letak pertanyaan besar kita: Di mana perencanaan yang matang? Seharusnya, sebelum sebuah program sebesar ini digulirkan ke tengah masyarakat, pemerintah telah melakukan kajian dampak yang menyeluruh mulai dari sisi anggaran, efektivitas, hingga risiko penyalahgunaan wewenang. Seharusnya, kebijakan dirancang untuk menyatukan, bukan membelah. Dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar rakyat, bukan menimbulkan pertikaian antara kelompok yang merasa diuntungkan dengan kelompok yang merasa dirugikan dan dikorbankan. Peluncuran program ini terasa terburu buru, seolah mengutamakan pencapaian nama besar di atas kematangan persiapan dan kehati hatian menggunakan uang negara.
Dan ini membawa kita kembali pada makna sejati dari kata Negarawan.
Seorang negarawan sejati tidak diukur dari seberapa megah program yang ia cetuskan, seberapa besar anggaran yang ia keluarkan, atau seberapa ramai namanya dibicarakan. Seorang negarawan sejati diukur dari satu hal utama: seberapa besar ia mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya.
Pemimpin yang berjiwa negarawan akan selalu berpikir: "Apakah kebijakan ini akan membuat rakyat damai atau bertikai? Apakah ini akan menyatukan kita atau memecah belah kita?" Tugas utama pemimpin adalah menciptakan suasana tentram, di mana rakyat bisa bekerja, belajar, dan hidup berdampingan tanpa harus terbelah oleh perbedaan pendapat atas kebijakan negara sendiri. Namun yang kita saksikan saat ini, program MBG justru menjadi pemicu manajemen konflik yang tajam. Ia menciptakan dua kubu yang saling berhadapan, seolah negara sengaja membiarkan perpecahan itu terjadi.
Negara kita lahir dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keberagaman. Maka, setiap kebijakan yang lahir dari meja pemerintahan seharusnya berfungsi sebagai perekat, bukan pisau pemisah. Rakyat tidak meminta kebijakan yang sempurna, tapi rakyat meminta kebijakan yang bijak, tepat sasaran, bersih dari korupsi, dan berpihak pada kepentingan terbanyak. Rakyat meminta pemimpin yang memegang teguh amanah, yang sadar bahwa setiap rupiah negara adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.
Akhirnya, mari kita renungkan bersama: Apakah apa yang kita lihat saat ini adalah wajah kepemimpinan yang kita harapkan? Apakah ini tindakan seorang negarawan yang mengutamakan persatuan, atau sekadar tindakan politik yang mengorbankan kedamaian rakyat?
Harapan kita hanya satu: Semoga pelajaran dari kasus MBG ini menjadi cermin. Bahwa di masa depan, setiap kebijakan negara lahir bukan karena ambisi, tapi karena kebijaksanaan; bukan untuk memicu konflik, tapi untuk menyatukan kita semua demi Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur bersama, tanpa ada yang terpecah belah.
Di tengah riuh rendah dinamika bangsa belakangan ini, nama Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penanda terbelahnya suara rakyat ada yang menyambutnya sebagai harapan, ada yang menolaknya dengan keresahan mendalam. Fenomena ini, jika dilihat secara jernih, bukan sekadar perbedaan pandangan tentang sebuah program, melainkan cermin nyata bagaimana sebuah kebijakan publik bisa berubah menjadi medan perselisihan bernuansa politik yang perlahan menggerogoti persatuan kita.
Saya memahami sepenuhnya mengapa sebagian pihak mendukung sepenuhnya program ini. Bagi para tenaga kerja yang tergabung dalam Satuan Pelayanan dan Pengelola Gizi (SPPG), bagi pelaku usaha kecil maupun pemodal yang terlibat dalam rantai pasok “Dapur MBG”, program ini adalah nafas ekonomi yang baru. Ia membuka lapangan kerja, menjamin kelangsungan usaha, dan memberi harapan penghidupan. Dari kacamata mereka, ini adalah bukti nyata negara hadir dan berbagi kesejahteraan. Pandangan ini sah dan layak dihargai, karena dampak ekonomi langsungnya memang terasa bagi kelompok tersebut.
Namun, di sisi lain, suara keresahan yang bergema dari sebagian besar rakyat juga tidak bisa kita tepis begitu saja, apalagi anggaran yang digunakan adalah uang rakyat uang yang dikumpulkan dari keringat, pajak, dan usaha seluruh anak bangsa. Ketika kita bicara soal alokasi triliunan rupiah, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah ini prioritas yang paling tepat di saat kita masih tertinggal jauh dalam kualitas pendidikan, fasilitas sekolah yang rusak, kesejahteraan guru yang belum layak, serta UMKM—tulang punggung ekonomi nasional yang masih butuh dorongan besar untuk tumbuh? Banyak yang menilai, dana sebesar itu akan jauh lebih berdampak jika dialokasikan untuk hal-hal tersebut, bukan pada program yang dirasa kurang terukur dampaknya dan berpotensi memboroskan keuangan negara.
Keresahan itu berubah menjadi kekecewaan mendalam ketika fakta fakta di lapangan membuktikan kekhawatiran rakyat itu benar adanya. Kita semua menyaksikan pemberitaan yang menyayat hati: miliaran rupiah anggaran MBG diketahui raib, dikorupsi oleh oknum-oknum di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri. Penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung menjadi bukti hitam di atas putih bahwa pengelolaan program ini penuh lubang, lemah pengawasannya, dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Bagaimana mungkin program yang mengaku untuk kesejahteraan gizi anak bangsa justru menjadi ladang korupsi? Luka ini terasa makin dalam karena terjadi tepat di badan yang dibentuk khusus untuk menjalankan misi mulia tersebut.
Di sinilah letak pertanyaan besar kita: Di mana perencanaan yang matang? Seharusnya, sebelum sebuah program sebesar ini digulirkan ke tengah masyarakat, pemerintah telah melakukan kajian dampak yang menyeluruh mulai dari sisi anggaran, efektivitas, hingga risiko penyalahgunaan wewenang. Seharusnya, kebijakan dirancang untuk menyatukan, bukan membelah. Dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar rakyat, bukan menimbulkan pertikaian antara kelompok yang merasa diuntungkan dengan kelompok yang merasa dirugikan dan dikorbankan. Peluncuran program ini terasa terburu buru, seolah mengutamakan pencapaian nama besar di atas kematangan persiapan dan kehati-hatian menggunakan uang negara.
Dan ini membawa kita kembali pada makna sejati dari kata Negarawan.
Seorang negarawan sejati tidak diukur dari seberapa megah program yang ia cetuskan, seberapa besar anggaran yang ia keluarkan, atau seberapa ramai namanya dibicarakan. Seorang negarawan sejati diukur dari satu hal utama: seberapa besar ia mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya.
Pemimpin yang berjiwa negarawan akan selalu berpikir: "Apakah kebijakan ini akan membuat rakyat damai atau bertikai? Apakah ini akan menyatukan kita atau memecah belah kita?" Tugas utama pemimpin adalah menciptakan suasana tentram, di mana rakyat bisa bekerja, belajar, dan hidup berdampingan tanpa harus terbelah oleh perbedaan pendapat atas kebijakan negara sendiri. Namun yang kita saksikan saat ini, program MBG justru menjadi pemicu manajemen konflik yang tajam. Ia menciptakan dua kubu yang saling berhadapan, seolah negara sengaja membiarkan perpecahan itu terjadi.
Negara kita lahir dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keberagaman. Maka, setiap kebijakan yang lahir dari meja pemerintahan seharusnya berfungsi sebagai perekat, bukan pisau pemisah. Rakyat tidak meminta kebijakan yang sempurna, tapi rakyat meminta kebijakan yang bijak, tepat sasaran, bersih dari korupsi, dan berpihak pada kepentingan terbanyak. Rakyat meminta pemimpin yang memegang teguh amanah, yang sadar bahwa setiap rupiah negara adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.
Akhirnya, mari kita renungkan bersama: Apakah apa yang kita lihat saat ini adalah wajah kepemimpinan yang kita harapkan? Apakah ini tindakan seorang negarawan yang mengutamakan persatuan, atau sekadar tindakan politik yang mengorbankan kedamaian rakyat?
Harapan kita hanya satu: Semoga pelajaran dari kasus MBG ini menjadi cermin. Bahwa di masa depan, setiap kebijakan negara lahir bukan karena ambisi, tapi karena kebijaksanaan; bukan untuk memicu konflik, tapi untuk menyatukan kita semua demi Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur bersama, tanpa ada yang terpecah belah.
Oleh:RM.Sutomo Sastro Kusumo (Budayawan)
