Sampang, benuapostnusantara.com – Aksi protes besar-besaran meletus di perairan Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, bertepatan dengan ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto, Jumat (17/10/2025).
Ratusan nelayan bersama ibu-ibu pesisir turun langsung ke laut menolak kegiatan survei migas yang dilakukan oleh perusahaan asal Malaysia, Petronas, di area Sumur Barokah. Dengan menggunakan ratusan kapal, massa aksi mendatangi kapal survei Petronas yang tengah beroperasi.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Survei Migas Petronas, Laut Milik Nelayan!” sambil meneriakkan yel-yel penolakan dan kecaman terhadap aktivitas eksplorasi tersebut.
Tokoh nelayan Ketapang, Winarno, menyebut aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap ketidakjelasan kompensasi bagi nelayan yang terdampak.
Kami menolak keras survei dan eksplorasi Petronas. Kompensasi bagi nelayan tidak jelas, sementara aktivitas mereka sudah mengganggu jalur tangkap ikan,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa jika Petronas tetap memaksakan survei, ratusan kapal nelayan siap kembali turun ke laut untuk menghadang.
Kalau kapal Petronas masih beroperasi, kami tidak akan diam. Seratus kapal siap mengusir mereka dari perairan Ketapang,” ujarnya lantang.
Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari itu berjalan damai namun menegangkan. Sejumlah kapal nelayan mengepung kapal survei Petronas di titik operasi, menandai puncak kemarahan masyarakat pesisir yang merasa diabaikan.
Para ibu nelayan turut serta dengan membentangkan banner bertuliskan “Laut untuk Anak Cucu Kami, Bukan untuk Asing!”
Bagi warga pesisir Ketapang, laut bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan sumber kehidupan dan warisan generasi. Aktivitas eksplorasi migas dinilai mengancam ekosistem laut serta keberlanjutan hidup nelayan kecil di Madura bagian selatan.
Aksi di laut Ketapang bukan sekadar protes ekonomi, tetapi juga simbol perlawanan rakyat pesisir terhadap ketimpangan eksploitasi sumber daya alam. Mereka menilai kehadiran perusahaan asing seperti Petronas mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat lokal.
Hingga berita ini diterbitkan, para nelayan masih mengepung kapal survei Petronas dan mendesak penghentian seluruh aktivitas hingga ada kepastian hukum serta kompensasi yang layak dari pihak pemerintah maupun perusahaan.
Sumber: Tim liputan7
