Wamena | benuapostnusantara.com | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan harus dipercepat. Penegasan ini disampaikan saat ia mengunjungi lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kebun Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gunung Susu, Kabupaten Jayawijaya, pada Jumat (16/5/2025).
"Setelah penetapan gubernur, pembangunan infrastruktur seperti kantor gubernur dan sarana pemerintahan harus segera dimulai," kata Ribka.
Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi jajaran Kementerian Dalam Negeri, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, serta Komisi II DPR RI, yang selama ini berperan dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan dan mempercepat pembangunan fisik pusat pemerintahan.
Menurut Ribka, sejumlah DOB, termasuk Papua Pegunungan, masih menggunakan bangunan yang disewa dari pemerintah daerah sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan kantor gubernur, kantor dinas, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan infrastruktur lainnya menjadi prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan dukungan penuh Kemendagri terhadap langkah Gubernur Papua Pegunungan yang telah memilih kawasan LIPI Gunung Susu sebagai lokasi KIPP baru. Lokasi tersebut dianggap layak dan secara hukum tidak bermasalah karena telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami siap membantu proses ini, kami sudah siap mendukung Gubernur,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menjelaskan bahwa pemindahan lokasi KIPP dari Walesi ke Gunung Susu didasarkan pada pertimbangan keamanan dan strategis. Lokasi lama masih menghadapi sengketa lahan adat yang menghambat pembangunan, sedangkan lokasi baru di Gunung Susu adalah lahan pemerintah yang siap digunakan.
“Tanah ini diserahkan pada tahun 1993, dan saya tahu betul prosesnya. Ini tidak bermasalah karena merupakan aset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya,” ungkap John.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk kantor gubernur, DPRP, dan MRP, akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara Pemprov bertugas menyiapkan lahan untuk pembangunan.
John memastikan bahwa pembangunan tidak akan merusak lingkungan di sekitar lokasi yang ditentukan. "Kami tidak akan mengganggu alam. Kami hanya akan meratakan bagian bukit untuk membangun gedung Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” tambahnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pembangunan DOB sesuai dengan amanat undang-undang dan membawa dampak positif bagi masyarakat di Papua Pegunungan.
Saat mengunjungi lokasi, Ribka dan rombongan disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya dengan salam khas Papua, "Wa-Wa-Wa," untuk menyambut kedatangan Wamendagri dan rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Giri Ramanda N. Kiemas.
Kehadiran rombongan juga disambut antusias oleh masyarakat yang melihat ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Puspen Kemendagri
