Jakarta | benuapostnusantara.com | Sugeng Hariyono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menekankan perlunya pengembangan kapasitas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) daerah. Langkah ini penting untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif. Senin, 5 Mei 2025
"Pengembangan kompetensi bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral bagi setiap ASN untuk terus belajar dan berkembang. ASN yang mampu beradaptasi adalah ASN yang siap menghadapi tantangan zaman," ungkap Sugeng dalam penutupan Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Angkatan I dan Diklat Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah Angkatan I Tahun 2025 di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah menetapkan perlunya peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pembelajaran yang berkelanjutan, termasuk di bidang perbendaharaan.
"Seorang bendahara daerah bukan sekadar mencatat transaksi keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga integritas keuangan daerah. Mereka harus memahami regulasi, responsif terhadap teknologi, dan berani menolak perintah yang melanggar aturan," tambah Sugeng.
Sugeng juga menyoroti bahwa saat ini terdapat transformasi dalam pengelolaan keuangan yang memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelayanan publik. Ini sejalan dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam hal perencanaan pembangunan, teknologi informasi menjadi elemen penting. Pemerintah mendorong penerapan e-government sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang efisien dan modern.
"Perencanaan pembangunan lebih dari sekadar data dan anggaran; ini tentang visi. Visi untuk menjadikan daerah lebih kompetitif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Sugeng.
Dia berharap hasil dari diklat ini akan menghasilkan aparatur yang tidak hanya ahli dalam teknik pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan, tetapi juga memiliki moral yang kuat, etika publik, dan rasa tanggung jawab sosial.
Sebagai catatan, diklat ini diikuti oleh ASN daerah dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki kompetensi ASN dalam pengelolaan perbendaharaan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain itu, diklat ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efisien, dan berbasis kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Puspen Kemendagri
