Bali | benuapostnusantara.com | Penaganan kasus dugaan peredaran uang palsu yang melibatkan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia berinisial RL oleh Polsek Kuta Utara menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Kasus ini dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan prosedural yang berpotensi menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) institusi Kepolisian.
Dari hasil penelusuran dan informasi yang diterima redaksi Benua Post Nusantara, beberapa hal yang dipertanyakan publik antara lain:
1. Nomor seri mata uang Rupiah yang dijadikan barang bukti disebut-sebut tidak sesuai dengan format resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
2. Mata uang asing yang turut disita dalam penangkapan RL tidak tercantum dalam dokumen berita acara serah terima barang, yang menimbulkan dugaan adanya kelalaian administrasi atau potensi penyalahgunaan wewenang;
3. Kurangnya transparansi dan respons dari pihak kepolisian kepada media, terutama saat awak pers mencoba melakukan klarifikasi terhadap kasus yang tengah berjalan tersebut.
Keprihatinan juga disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, yang menilai pentingnya penanganan kasus secara terbuka dan profesional, apalagi menyangkut WNA yang memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan jelas.
“Harapan kami ke depan, anggota Polri dapat bersikap lebih terbuka terhadap konfirmasi media, dan memberikan FAST RESPONSE sebagaimana prinsip keterbukaan informasi publik. Ini penting agar tidak terjadi miskomunikasi antara aparat dan masyarakat,” ujar Marno, salah satu pihak yang aktif mengawal jalannya perkara ini.
Sejauh ini, belum ada keterangan resmi yang lengkap dari Polsek Kuta Utara atau Polda Bali terkait status kasus RL dan validitas barang bukti yang disita. Tim redaksi Benua Post Nusantara terus berupaya mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak terkait untuk menjaga keseimbangan informasi.
Benua Post Nusantara menyerukan pentingnya pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum, serta mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk terus mendorong profesionalisme aparat demi keadilan yang transparan.
