Kepala BKD DKI Jakarta Absen di Dialog Publik, PNB Desak Pramono Anung Bertindak
0 menit baca
Juru bicara Pemuda Nusantara Berkeadilan, Kanda Don menyampaikan rasa kecewa yang mendalam karena dialog yang bertujuan untuk membahas kemajuan tata kelola pemerintahan ini diabaikan oleh pihak BKD. Padahal menurutnya perwakilan dari masyarakat telah hadir dengan persiapan materi yang matang.
"Kami sangat menyayangkan sikap Kepala BKD Jakarta yang tidak hadir, bahkan tidak memberikan konfirmasi sama sekali. Kami sudah menunggu sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, namun tidak ada respons dari pihak Ibu Premilasari maupun jajarannya," ujar Kanda Don dalam forum tersebut.
Absennya Kepala BKD ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap instruksi pimpinan daerah. Pasalnya, kegiatan dialog publik ini telah mengantongi Nota Dinas resmi dan disposisi langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang menginstruksikan jajaran terkait untuk hadir.
Ketidakhadiran Pemprov DKI Jakarta ini sangat kontras dengan komitmen yang ditunjukkan oleh instansi pusat. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Hukum telah hadir sepenuhnya dengan mengirimkan Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, yang memaparkan materi komprehensif mengenai reformasi birokrasi digital. Pihak kementerian bahkan menyambut baik panitia, memberikan wacana, serta menyiapkan bahan presentasi yang sangat matang sejak malam sebelumnya.
Melihat adanya tindakan yang diduga sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah Gubernur serta kurangnya komitmen terhadap pelayanan publik, Kanda Don secara tegas meminta ketegasan dari pimpinan daerah.
"Kami sebagai warga Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung untuk segera mengevaluasi, mencopot, dan memecat Kepala BKD Jakarta, Premi Lasari, beserta oknum-oknum jajarannya yang tidak kompeten. Kami ingin birokrasi di Jakarta benar-benar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan visi yang dicanangkan oleh Gubernur," tegasnya.
Kedepannya Pemuda Nusantara Berkeadilan berharap Gubernur DKI Jakarta dapat mengambil tindakan disiplin yang tegas demi menjaga integritas, kedisiplinan, dan mutu pelayanan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.(eka Setiawati)
