Desak Transparansi Penyidikan, Pemuda Nusantara Berkadilan Ancam Lapor ke Komisi III DPR RI dan Kompolnas
0 menit baca
Jakarta, BENUA POST NUSANTARA | Pertemuan ini membahas kasus sengketa tanah di Bambu Apus, Jakarta Timur, yang melibatkan pemanggilan saksi perempuan berinisial IKA oleh penyidik Polres Jakarta Timur. Terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan penyidikan, termasuk penangkapan tanpa prosedur yang benar dan pemanggilan saksi yang dianggap tidak relevan. Nilai tanah yang disengketakan mencapai 20,5 miliar rupiah dengan luas 4.400 meter persegi. Terdapat laporan balik dari tersangka terhadap pelapor terkait dugaan penipuan dan pelanggaran perjanjian pembayaran. Proses hukum kini berada di Polda Metro Jaya, dengan desakan agar penyidikan dihentikan sementara hingga ada kejelasan dan transparansi. Pemuda Nusantara Berkadilan menuntut reformasi perilaku polisi, transparansi, serta akan mengundang media dan melaporkan ke Komisi 3 DPR RI jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu 3x24 jam.
Tugas Penting
• Tim hukum akan melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan penyidikan ke Komisi 3 DPR RI dan Komisi Kepolisian Nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya.
• Pemuda Nusantara Berkadilan akan mengundang lebih dari 50 jurnalis untuk memberitakan dugaan penyalahgunaan kewenangan penyidikan.
• Pihak terkait akan menindaklanjuti laporan online yang telah dibuat mengenai kasus ini.
• Tim hukum akan memberikan peringatan keras kepada Kapolres Jakarta Timur dan menuntut penghentian penyidikan (SP3) sebelum proses di Polda Metro Jaya selesai.
• Penyidik diminta menjawab 8 pertanyaan terkait prosedur penyelidikan dan alat bukti yang telah diajukan oleh tim hukum.
• Jangan ada tindakan tambahan dari penyidik Polres Jakarta Timur sebelum proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya tuntas.Garis Besar
Pemanggilan Saksi dan Relevansi Kasus
• Pemanggilan saksi perempuan berinisial IKA oleh penyidik Polres Jakarta Timur dianggap tidak relevan dengan penetapan tersangka tahun 2022.
• Penangkapan dilakukan pada September 2026, lebih dari tiga tahun setelah penetapan awal.
• Dua orang mediator telah ditahan terkait kasus ini.
• Tersangka saat ini melapor balik pelapor dengan tuduhan penipuan sesuai pasal 492 KUHP.
• Proses hukum berjalan paralel antara laporan awal dan laporan balik.
Status Girik dan Kepemilikan Tanah
• IKA memegang girik asli tanah seluas 4.400 m2 di Bambu Apus senilai 20,5 miliar rupiah.
• Girik nomor 323 telah beralih nama dari ahli waris Ja'at bin Sabun ke PT Naraya Karya Santana melalui notaris Jayanal Almanar.
• Empat orang dilaporkan, dua di antaranya telah ditahan sebagai mediator.
• Ketua perkumpulan yang terdampak perpindahan lahan juga menjadi terlapor.
• Beberapa pihak lain yang terlibat pengukuran lahan juga dipanggil dan menjadi terlapor.
Laporan Balik dan Proses Hukum
• Tersangka ARF melaporkan balik pelapor TS pada 4 Oktober 2026 di SPKT Polda Metro Jaya.
• Kasus ini menjadi perhatian BPK Polri untuk transparansi penyidikan.
• Laporan polisi saling berbalas antara pelapor dan terlapor.
• Pertanyaan diajukan terkait relevansi pemanggilan IKA sebagai saksi.
• Penyidik tidak memberikan penjelasan memadai terkait alasan pemanggilan.
Prosedur Penangkapan dan Pembayaran Transaksi
• Penangkapan dilakukan tanpa surat tugas yang jelas dan tanpa pemanggilan saksi sebelumnya.
• Pembayaran transaksi tanah belum lunas, meski sudah ada pelepasan hak dan akta jual beli.
• TS sebagai pelapor belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.
• Surat pelepasan hak dan AJB menjadi dasar sengketa pembayaran.
• Semua saksi dalam pernyataan telah masuk tahanan, sementara pelapor belum melunasi pembayaran.
Dugaan Penyalahgunaan Prosedur dan Tuntutan Transparansi
• Dugaan penangkapan dan penggeledahan tidak sah, tidak sesuai prosedur penyidikan.
• Nota dinas dari Kapolda Metro Jaya meminta tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan penyidik.
• Laporan online telah dibuat dan akan ditindaklanjuti.
• Akan ada peringatan keras dan pelaporan ke Komisi 3 DPR RI jika tidak ada tindak lanjut.
• Rencana mengundang lebih dari 50 jurnalis untuk mengawal kasus ini.
Evaluasi Reformasi Kepolisian dan Harapan Masyarakat
• Penangkapan tanpa prosedur dianggap mencederai reformasi kepolisian.
• Anggaran besar Polri tidak diimbangi dengan pelayanan dan prosedur yang benar.
• Masyarakat diharapkan kritis terhadap praktik penyidikan yang tidak transparan.
• Tuntutan agar perilaku polisi lebih humanis dan sesuai janji reformasi.
• Prinsip hukum: lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah.
Wawasan Cerdas
Sengketa Tanah Bernilai Tinggi dan Kompleksitas Kepemilikan
• Kasus ini melibatkan tanah seluas 4.400 m2 di Bambu Apus dengan nilai transaksi 20,5 miliar rupiah, menambah urgensi dan sensitivitas perkara.
• Kepemilikan girik asli oleh IKA menjadi pusat perhatian, memicu pemanggilan saksi dan dugaan tekanan terhadap pemegang dokumen penting.
• Proses alih nama dan pembayaran yang belum tuntas memperumit status hukum dan menjadi dasar laporan balik penipuan.
Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidikan
• Terdapat indikasi kuat penyalahgunaan prosedur oleh oknum penyidik Polres Jakarta Timur, seperti penangkapan tanpa surat tugas dan pemanggilan saksi tanpa relevansi jelas.
• Nota dinas Kapolda Metro Jaya telah meminta tindak lanjut atas dugaan ketidakprofesionalan penyidik.
• Laporan online dan upaya pelaporan ke lembaga pengawasan menjadi langkah strategis untuk menuntut akuntabilitas.
Laporan Balik dan Dinamika Proses Hukum
• Tersangka ARF melakukan laporan balik terhadap pelapor TS dengan tuduhan penipuan dan pelanggaran perjanjian pembayaran.
• Proses hukum berjalan paralel di Polres Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya, menimbulkan kebingungan dan potensi konflik kepentingan.
• Tuntutan penghentian penyidikan (SP3) diajukan hingga proses di Polda Metro Jaya selesai untuk memastikan keadilan dan transparansi.
Tuntutan Transparansi dan Reformasi Kepolisian
• Pemuda Nusantara Berkadilan menuntut transparansi penuh dalam proses penyidikan dan perlindungan saksi.
• Akan dilakukan pelaporan ke Komisi 3 DPR RI dan Komisi Kepolisian Nasional jika tidak ada tindak lanjut dalam 3x24 jam.
• Rencana mengundang lebih dari 50 jurnalis untuk mengawal dan mempublikasikan kasus ini sebagai bentuk tekanan publik.
🔍 Evaluasi Prosedur dan Harapan Masyarakat
• Prosedur penangkapan dan pemanggilan saksi yang tidak sesuai menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi dan keadilan.
• Masyarakat diimbau untuk kritis dan menuntut pelayanan Polri yang humanis serta transparan.
• Prinsip hukum ditegaskan: lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah.
