https://smart-damage.com/bD3fV.0lPb3DpWvhbamxVBJRZ/D/0/2sNNzEIY0PNPzHYI3yLqTIY_3yM/jeQg3yNLjCgV
  • Benua Post Nusantara

    Copyright © Benua Post Nusantara
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Modern marmer


     

    Tex berjalan

    Warta global


     

    Category 2

    Hakordia, Harapan Kesejahteraan Masyarakat, dan Evaluasi Korupsi di Kabupaten Nganjuk

    09/12/25, 15:15 WIB Last Updated 2025-12-09T08:15:49Z
    masukkan script iklan disini

    Nganjuk Benua Post Nusantara.com
    Momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) bukan sekadar agenda tahunan yang berhenti pada seremoni. Hakordia merupakan ruang refleksi bersama serta seruan moral agar upaya pemberantasan korupsi terus diperkuat secara nyata, sistematis, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

    Di Kabupaten Nganjuk, masih ditemukannya penyalahgunaan kewenangan—baik di tingkat desa maupun kabupaten—menjadi bukti bahwa ancaman korupsi belum sepenuhnya hilang. Setiap anggaran yang diselewengkan sejatinya adalah hak masyarakat yang dirampas: hak atas jalan yang layak, pelayanan publik berkualitas, serta pembangunan yang merata. Karena itu, pencegahan dan penindakan korupsi harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan.

    Kesejahteraan masyarakat tidak ditentukan semata oleh banyaknya program, melainkan oleh seberapa bersih, transparan, dan akuntabel anggaran dikelola. Masih terdapat persoalan klasik di lapangan seperti bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, pembangunan yang tidak merata, hingga kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil. Semua itu bermuara pada integritas penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa integritas, program sebesar apa pun tidak akan memberi dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

    Kami mengapresiasi langkah perbaikan tata kelola yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun, peningkatan nilai administrasi tidak otomatis mencerminkan kondisi integritas di lapangan. Celah penyimpangan masih ada di berbagai sektor, sementara mekanisme pengawasan internal tidak selalu berjalan optimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian, perbaikan prosedur, serta komitmen nyata agar upaya antikorupsi tidak hanya berhenti pada laporan formal.

    Aparat penegak hukum dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat harus mengambil peran aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran desa dan kabupaten, berani melaporkan dugaan penyimpangan, serta terlibat dalam proses pembangunan. Partisipasi publik adalah benteng utama agar kebijakan tetap berpihak kepada rakyat dan tidak dimonopoli kepentingan tertentu.

    Dalam momentum Hakordia ini, kami dari LSM yang berfokus pada penyampaian aspirasi dan advokasi masyarakat menyampaikan beberapa catatan dan harapan:

    1. Memperkuat transparansi dan digitalisasi layanan publik untuk menutup ruang praktik koruptif.
    2. Menindak tegas setiap penyalahgunaan anggaran, tanpa tebang pilih.
    3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.
    4. Memastikan program kesejahteraan tepat sasaran, khususnya bagi warga yang sangat membutuhkan.
    5. Menanamkan budaya integritas di seluruh lini pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.

    Kami yakin Nganjuk mampu bergerak menuju kabupaten yang bersih, maju, dan sejahtera apabila keberanian melawan korupsi terus dijaga secara kolektif. Hakordia mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan korupsi bukan hanya tugas negara, tetapi tugas bersama. Dengan komitmen yang kuat, transparansi yang menyeluruh, dan partisipasi masyarakat yang aktif, masa depan Nganjuk yang lebih adil, bersih, dan sejahtera bukan lagi sekadar harapan—melainkan sebuah keniscayaan.
    Oleh: Ketua DPC LSM FAAM Nganjuk
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini


     

    NamaLabel

    +