Benua Post Nusantara | Batang, 21 Juni 2025 — Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, akhirnya turun langsung ke jalan menemui ribuan sopir truk yang menggelar aksi mogok dan blokade jalur Pantura Alas Roban, Batang, pada Sabtu siang. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap maraknya pungutan liar dan praktik premanisme yang kerap menimpa para pengemudi di wilayah tersebut.
Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Batang itu terjadi sekitar pukul 13.34 WIB dan disambut antusias oleh para peserta aksi yang telah berkumpul sejak pagi dan menutup sebagian akses jalur nasional Pantura.
Dalam orasinya di hadapan massa, Bupati Faiz menyatakan komitmennya untuk segera menangani persoalan yang menjadi keluhan utama para sopir. Ia berjanji akan menggelar rapat koordinasi hari itu juga di Semarang bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
"Hari ini juga saya akan langsung ke Semarang untuk berkoordinasi dengan Bapak Gubernur Ahmad Luthfi. Kami akan cari solusi terbaik untuk masalah ini. Saya minta teman-teman sopir untuk tetap tertib dan menjaga keamanan," ucap Faiz disambut tepuk tangan massa.
Selain itu, Bupati Faiz juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang tidak akan melakukan penindakan terhadap para pengemudi yang ikut dalam aksi ini. Ia justru akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk memberantas pungli dan premanisme yang telah lama meresahkan para sopir truk di wilayah Batang.
"Satgas anti pungli dan premanisme akan segera dibentuk. Kita tidak boleh membiarkan praktik semacam ini terus merugikan masyarakat, terutama para pengemudi yang menjadi tulang punggung logistik kita," tambahnya.
Sementara itu, perwakilan sopir truk menyambut baik itikad baik dari Bupati Batang. Mereka berharap janji pembentukan Satgas dan hasil koordinasi dengan Gubernur benar-benar terealisasi dan berdampak langsung di lapangan.
Aksi massa sopir truk yang berlangsung damai ini sempat menyebabkan antrean panjang kendaraan di jalur Pantura. Namun hingga sore hari, situasi masih terkendali dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan TNI.
Pihak kepolisian sendiri mengimbau agar aksi unjuk rasa tetap berlangsung tertib dan tidak anarkis. Dialog antara pemerintah daerah dan para pengemudi diharapkan menjadi titik awal penyelesaian masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
