![]() |
Foto: detiknews // www.benuapostnusantara.com |
Jakarta – Benua Post Nusantara
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa sekitar 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dipastikan tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun ini. Hal tersebut merupakan hasil dari verifikasi ulang terhadap Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Ada sekitar 1.800.000 keluarga penerima manfaat yang selama ini menerima bantuan, karena hasil verifikasi menunjukkan bahwa mereka termasuk bagian daripada inclusion error," ujar Gus Ipul saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
Inclusion error merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga yang sebenarnya tidak berhak menerima bansos justru terdaftar sebagai penerima. Kementerian Sosial bersama instansi terkait telah melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh untuk memastikan bantuan hanya diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.
Langkah ini, menurut Gus Ipul, merupakan bagian dari upaya reformasi perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. "Kami tidak ingin bansos salah sasaran. Maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi data yang lebih ketat," tegasnya.
Meski demikian, Gus Ipul menambahkan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau tidak masuk dalam data terbaru untuk melakukan klarifikasi melalui mekanisme pengaduan yang tersedia di pemerintah daerah dan aplikasi resmi Kemensos.
Kementerian Sosial menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran bansos agar program tersebut dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan secara tepat sasaran.