Nugraha Budi S. SH : Hak - Hak Hukum Wapres Gibran Rakabumi Raka

Jakarta ,Benuapostnusantara.com| Wakil Presiden RI Gibran Rakabumi Raka menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dengan menghadap Presiden RI Prabowo Subianto, namun Presiden menyarankan wakilnya untuk Fight, hal tersebut diucapkan melalui siaran persnya pada hari Selasa, (10/11/2025).

Hal tersebut dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hak hukum Wapres terhadap putusan Nomor 742K/TUN/2026 yang berbunyi :

H.M. SUBHAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta; Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Termohon Kasasi;

DENGAN AMAR PUTUSAN 

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. SUBHAN, S.H., M.H.;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;

4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2026, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Nugraha Budi S. SH berpendapat bahwa berdasarkan Amar Putusan tersebut, maka Para Pihak dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Hukum Acara Perdata, dalam hal Perkara Pidana, dan Tata Usaha Negara (TUN) Tenggang waktu pengajuan PK adalah 180 hari berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dihitung sejak putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

PUTUSAN NOMOR 742 K/TUN/2026 tersebut Para Pihaknya adalah H.M. SUBHAN, S.H., M.H., dan DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, sehingga yang dapat mengajukan Upaya Peninjauan Kembali Adalah Para Pihak tersebut.

Menurut Nugraha Budi S. SH. bagaimana dengan WAPRES yang bukan Para Pihak dalam perkara tersebut?, mari kita lihat Upaya hukum yang tersedia:

1. Wapres dapat memerintahkan DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA untuk mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi Mahkamah Agung.

2. Wapres dapat melakukan Perlawanan Berdasarkan Pasal 378 RV (Reglement of de Rechtsvordering).

“Apabila hak hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut”.

Pasal 379 RV

“Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”.

Pasal 382 RV

“Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga.”

Wapres secara hukum beralasan mengajukan Upaya Hukum yang tersedia, mengingat PUTUSAN NOMOR 742 K/TUN/2026 telah diputus tanpa kehadiran Wapres sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas SUKET.

Jika terdapat Putusan yang diputus tanpa disertai dengan alasan dan dasar putusan (Ratio Decidendi) yang kuat, sehingga dapat dikatagorikan sebagai putusan yang bersifat Onvoldeonde Gemotiveed, jika suatu putusan pengadilan yang tidak cukup mempertimbangkan, maka akan terasa kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat.

(Saudi/gondrong)