Gelar Munas XVII, PKBI Tegaskan Transformasi Organisasi dan Perjuangkan Hak atas Gedung yang Digusur

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) XVII pada 11-15 November 2026 di Mercure Convention Center Ancol Jakarta dengan tema “Transformasi PKBI 

menuju Organisasi yang kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan.” 

Sebagai forum tertinggi organisasi, Munas XVIN dihadiri 169 peserta penuh yang berasal dari 26 Pengurus Daerah, 142 Pengurus Cabang, serta perwakilan Forum Remaja Nasional.

Pembukaan Munas juga dihadiri Regional Director IPPF East, South East Asia & Oceania Region dan sejumlah mira strategis PKBI. 

Transformasi sebagai Keharusan Organisasi 

PKBI didirikan pada 23 Desember 1957. Selama hampir 69 tahun, organisasi Ini konsisten mengabdikan diri kepada masyarakat Indonesia melalui perjuangan di bidang kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi. PKBI lahir ketika gagasan Keluarga Berencana masih menghadapi penolakan. jauh sebelum Negara mengambil peran secara lebih luas, PKBI telah bergerak melahu pendidikan, pelayanan, penelitian, pelatihan, dan advokasi. Inisiatif serta perjuangan para pendiri turut meletakkan fondasi bagi berkembangnya program Keluarga Berencana nasional. Namun, tantangan yang dihadapi saat Ini berbeda. Perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat dan generasi muda, serta dinamika pendanaan organisasi masyarakat sipil menuntut PKBI untuk memperkuat kapasitas, memperbarui pendekatan, dan memasukan relevansi organisasi di masa depan. Atas dasar Itu, Munas XVIII mengusung tiga agenda utama transformasi: 

* Kuat: Membangun tata kelola yang          baik meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga integntas, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mewujudkan kemandirian pendanaan. 

* Inklusif: Memastikan akses layanan bagi kelompok rentan dan marginal, sekaligus memperluas partisipasi bermakna masyarakat dan remaja dalam proses pengambilan keputusan. 

* Berkelanjutan: mendiversfikasi sumber pendanaan, memperluas kemitraan strategis dan mengembangkan model layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selama lima hari pelaksanaan, Munas membahas laporan pertanggung jawaban kepengurusan periode 2023-2026, penyempurnaan AD/ART, Rencana strategis, peta jalan transformasi, serta pemilihan Pengurus Nasional dan Badan Pengawas periode 2026-2029. 

Bagi PKBI, Munas XVIII bukan sekadar forum untuk mengevaluasi dan menetapkan keputusan organisasi. Lebih dari itu, forum ini harus menjadi momentum perubahan yang diterjemahkan ke dalam langkah konkret oleh seluruh tingkatan organisasi.  

Memperjuangkan Hak dan  Menegakkan Prinsip Negara Hukum 

Di tengah agenda pembaruan organisasi, PKBI juga tengah memperjuangkan persoalan mendasar terkait penggusuran dan peruntuhan gedung PKBI oleh Kementerian Kesehatan. 

Gedung tersebut bukan sekadar aset fisik. DI dalamnya tersimpan sejarah pemberian lahan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, proses pembangunan, dokumen perizinan, serta rekam Jejak panjang pengabaian PKBI kepada masyarakat Indonesia. 

Kami menegaskan bahwa gedung PKBI bukan bangunan luar. Keberadaannya memiliki latar belakang sejarah, dokumen, dan aspek hukum yang harus dihormati serta diuji melalui mekanisme yang berlaku. 

Kami memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap tindakan pemerintahan wajib memliki dasar hukum yang jelas, mengikuti prosedur yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Oleh karena Itu, persoalan penggunaan Sertifikat Hak Pakai, dasar hukum penggusuran, prosedur pelaksanaannya, hingga pertanggungjawaban pihak-pihak terkait harus memperoleh pengujian secara terbuka dan objektif berdasarkan hukum. 

Dalam perkembangan terakhir, kami menyambut baik keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan PKBI sehingga perkara ini dapat diperiksa melalui persidangan. 

Keputusan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan tersedianya ruang bagi semua pihak dalam menyampaikan bukti, argumentasi, dan landasan hukum masing-masing di hadapan pengadilan. 

Kami menghormati proses peradilan dan menyadari bahwa pokok perkara belum diputus. Namun, satu prinsip harus kita pegang bersama: tidak boleh ada tindakan maupun kewenangan yang berada di luar jangkauan pengujian hukum, termasuk kewenangan pemerintah.

PKBI tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut kesetaraan di hadapan hukum. Sebab, dalam negara hukum, pemerintah sekalipun wajib tunduk pada hukum. 

Transformasi dan Perjuangan Keadilan Berjalan Bersama. 

PKBI tidak sedang melawan negara. Kami justru memperjuangkan agar prinsip negara hukum benar-benar ditegakkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Kami akan terus membenahi organisasi, menjaga keberlanjutan pelayanan, dan memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat. Bersamaan dengan itu, kami akan menggunakan seluruh jalur hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak-hak PKBI. 

Bagi kami, transformasi tidak berarti meninggalkan sejarah. Sebaliknya, sejarah merupakan fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. 

Kami ingin menghadirkan PKBI yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaigus memastikan bahwa keberadaan, kontribusi, dan hak-hak organisasi masyarakat sipil mendapatkan penghormatan sebagaimana mestinya. 

Ada satu hal yang ingin kami tegaskan. 

Sebuah bangunan dapat diruntuhkan dengan alat berat, tetapi sejarah tidak dapat dihapus oleh kekuasaan. Hak tidak boleh dihilangkan melalui keputusan sepihak. Den keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kesewenang-wenangan. 

PKBI akan terus bertransformasi, melayani masyarakat, memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta mempertahankan hak-haknya melalui jalur hukum. 

Kami percaya, kekuatan sebuah negara tidak diukur dari besarnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kesediaannya membatasi kekuasaan dan menempatkan hukum di atas segala kepentingan. 

Sebab, negara hukum bukanlah negara yang paling kuat menggusur, melainkan negara yang paling teguh melindungi hak. 

Bukan negara yang menuntut rakyat tunduk kepada kekuasaan, melainkan negara yang memastikan kekuasaan tunduk kepada hukum. 

Bangunan PKBI boleh diruntuhkan. Namun, selama nilai, sejarah, dan semangat pengabdiannya tetap hidup, PKBI tidak akan pernah runtuh. 

Kami bertransformasi untuk masa depan. Kami berdiri teguh memperjuangkan keadilan. Dan kami percaya, hukum harus berdiri lebih tinggi daripada kekuasaan. 

//Eka Setiawati