Kontestasi politik di Kabupaten Nganjuk sesungguhnya telah selesai. Namun, baru-baru ini beredar kaos bertuliskan “Bupatine Sopo” atau “Bupati Ne Sopo” yang memantik polemik di tengah masyarakat.
Prayogo Laksono, S.H., M.H., pengacara desa asal Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, menilai fenomena tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Narasi spekulatif semacam itu, menurutnya, tidak berbasis data hukum, berpotensi menimbulkan keresahan, dan bahkan dapat mengganggu stabilitas sosial serta keamanan daerah.
“Secara hukum, tidak ada lagi ruang perdebatan mengenai siapa Bupati Nganjuk. Pelantikan sudah dilakukan secara sah oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga jabatan bupati dan wakil bupati tidak bisa digugat dengan narasi spekulatif,” tegas Prayogo.
Kepemimpinan Sah dan Final
Sebagaimana diketahui, Bupati Nganjuk definitif saat ini adalah Marhaen Djumadi atau yang akrab disapa Kang Marhaen, bersama wakilnya Trihandy Cahyo Saputro (Mas Handy). Keduanya resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Jakarta, bersamaan dengan ratusan kepala daerah lain.
Pelantikan itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta aturan turunannya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilu dilantik oleh Presiden (untuk gubernur) serta Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk (untuk bupati/wali kota).
Dengan demikian, status Kang Marhaen sebagai Bupati Nganjuk dan Mas Handy sebagai Wakil Bupati bersifat final, sah, dan mengikat secara hukum.
Fokus pada Pembangunan, Tinggalkan Spekulasi
Sejak dilantik, Kang Marhaen menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pembangunan berbasis kerakyatan. Ia menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program prioritas daerah.
“Kontestasi politik sudah selesai. Sekarang saatnya bekerja, bersatu, dan fokus membangun Nganjuk yang lebih maju, transparan, dan sejahtera. Saya berharap masyarakat tidak lagi terjebak pada narasi yang memecah belah,” tegas Kang Marhaen dalam salah satu agenda kerja belum lama ini.
Prayogo menambahkan, fenomena kaos bertagar “Bupati Ne Sopo” hanyalah bentuk residu politik yang semestinya tidak diperpanjang. Menurutnya, publik sebaiknya mengawal jalannya pemerintahan, bukan memperkeruh suasana.
“Sudah jelas siapa bupati definitif. Tantangan kita sekarang bukan lagi soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kepemimpinan itu dijalankan dengan baik. Masyarakat perlu mendukung program pemerintah, bukan menciptakan keraguan,” ujarnya.
Stabilitas Jadi Fondasi Pembangunan
Ke depan, Kang Marhaen bersama Mas Handy menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah. Stabilitas, menurutnya, menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga kesejahteraan petani sebagai tulang punggung ekonomi Nganjuk.
“Dengan kebersamaan, Nganjuk akan lebih cepat bangkit dan melesat. Jangan biarkan isu spekulatif menghambat semangat kita untuk membangun,” tandas Kang Marhaen.
Belajar dari pengalaman dahulu-dahulu di birokrasi, jika dulu ada banyak wakil bupati dan wakil gubernur yang difungsikan optimal. Namun di Nganjuk sekarang wakil bupati difungsikan tidak hanya dibuat ban serep. Memang seperti itu ilmu manajemen sesungguhnya, dengan mendelegasikan, bukan mataharinya kembar atau bupatinya sopo? Tetap semangat, tutup Kang Marhaen.
(Team)
