benuapostnusantara.com | Ponorogo, Jawa Timur – 20 Juni 2025S, Suasana di depan Kantor Bupati Ponorogo berubah menjadi lautan kendaraan besar, Jumat pagi ini, ketika ribuan truk dari berbagai wilayah Jawa Timur memadati kawasan tersebut. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan nasional terkait penertiban truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dianggap merugikan para pelaku usaha angkutan barang.
Sejak pukul 08.30 WIB, truk-truk mulai berdatangan dan memarkir kendaraan secara berjejer memenuhi jalan utama menuju gedung pemerintahan. Baik truk bak kayu, truk kontainer, hingga dump truck, semua tampak bersatu dalam aksi damai yang diinisiasi oleh Alkomunitas 1 Ponorogo — sebuah aliansi lintas komunitas sopir dan pemilik truk se-Kabupaten Ponorogo.
Menurut pantauan di lapangan, ratusan sopir dan kru truk membawa spanduk berisi tuntutan pencabutan atau peninjauan ulang kebijakan Zero ODOL yang direncanakan mulai diberlakukan penuh pada tahun 2025 ini. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak realistis diterapkan dalam kondisi infrastruktur dan kebutuhan logistik saat ini, terutama di daerah.
"Kami bukan menolak aturan, tapi kami ingin kebijakan ini realistis. Banyak dari kami hanya sopir mandiri. Kalau aturan ini dipaksakan tanpa solusi, kami bisa kehilangan mata pencaharian," ujar Heri Setiawan, salah satu perwakilan dari Alkomunitas 1.
Pihak kepolisian dan Satpol PP tampak berjaga di lokasi untuk memastikan aksi berlangsung tertib. Arus lalu lintas di sekitar kantor bupati dialihkan untuk menghindari kemacetan parah. Meski begitu, sebagian akses jalan utama kota tetap terdampak kepadatan kendaraan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Ponorogo atau perwakilan Pemerintah Kabupaten. Namun menurut informasi yang diterima dari peserta aksi, mereka berharap dapat melakukan audiensi langsung dengan pihak pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka secara tertulis.
Aksi ini juga mendapatkan perhatian luas dari masyarakat sekitar, termasuk dukungan moril dari beberapa elemen masyarakat yang menilai para sopir truk memiliki peran vital dalam distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat.
Aksi unjuk rasa serupa sebelumnya juga telah terjadi di beberapa daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat, menandakan bahwa penolakan terhadap kebijakan Zero ODOL bukanlah isu lokal semata, melainkan masalah nasional yang perlu segera ditangani dengan dialog terbuka antara pemerintah dan para pemangku kepentingan transportasi.
Why, jatim
