Jakarta, benuapostnusantara.com — Pemerintah resmi memulai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tahap kedua tahun 2025, dengan target distribusi kepada 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, publik dikejutkan dengan keputusan Kementerian Sosial yang mencoret sekitar 1,8 juta penerima dari daftar sebelumnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa pencoretan tersebut merupakan hasil dari proses pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
> “Kita ingin bansos betul-betul diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dari evaluasi dan validasi ulang, ditemukan data ganda, penerima yang sudah tidak memenuhi syarat, serta penerima yang telah meningkat kondisi ekonominya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/5).
Ia menegaskan bahwa pencoretan ini bukan bentuk pengabaian, melainkan upaya perbaikan sistem distribusi bantuan sosial yang lebih transparan dan akuntabel.
Kemensos juga bekerja sama dengan pemerintah daerah serta memanfaatkan teknologi digital dalam pemantauan dan verifikasi data. Selain itu, masyarakat dapat mengakses informasi dan menyampaikan aduan melalui aplikasi Cek Bansos yang telah diperbarui.
> “Kami terbuka terhadap aduan dan permohonan klarifikasi dari masyarakat. Jika ada warga yang merasa berhak namun belum menerima, silakan melapor. Akan kita evaluasi kembali sesuai prosedur,” tambahnya.
Penyaluran bansos tahap kedua ini mencakup bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan langsung tunai lainnya, yang ditargetkan selesai pada kuartal ketiga tahun 2025.
Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dan pengawasan publik dalam menjaga integritas program bantuan sosial.
