 |
| Foto ilustrasi buatan AI |
Jakarta, benuapostnusantara.com | Isu soal besaran gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial dengan narasi “Gaji DPR Rp 3 juta per hari”. Tagar dan perbincangan seputar isu tersebut ramai dibahas warganet, terutama di platform X (Twitter).
Viralnya kabar ini berawal dari unggahan akun base menfess yang menampilkan tangkapan layar berita berjudul “MANTAP! Gaji Anggota DPR RI Naik Jadi Rp 3 Juta Per Hari”. Unggahan tersebut langsung menuai pro-kontra, sebagian menilai angka tersebut berlebihan, sementara lainnya menuntut klarifikasi resmi terkait kebenaran informasi yang beredar.
Fakta Gaji DPR RI
Berdasarkan data resmi, gaji pokok anggota DPR RI tidaklah sebesar yang disebutkan dalam narasi viral tersebut. Gaji pokok anggota DPR RI per bulan tercatat sekitar Rp 4,2 juta. Namun, yang membuat total penerimaan anggota DPR membengkak adalah berbagai tunjangan melekat.
Berikut komponen gaji dan tunjangan anggota DPR RI (perkiraan rata-rata per bulan):
Gaji pokok: Rp 4,2 juta
Tunjangan istri/suami: Rp 420 ribu
Tunjangan anak: Rp 168 ribu
Tunjangan jabatan: Rp 9,7 juta
Tunjangan beras: Rp 198 ribu
Tunjangan kehormatan: Rp 5,6 juta
Tunjangan komunikasi intensif: Rp 15,5 juta
Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan: Rp 3,7 juta
Di luar itu, anggota DPR juga menerima tunjangan rumah, kesehatan, perjalanan dinas, serta dana operasional sesuai jabatan di alat kelengkapan dewan. Jika ditotal, penerimaan kotor seorang anggota DPR RI bisa mencapai sekitar Rp 50–70 juta per bulan, tergantung jabatan.
Klarifikasi dan Tuntutan Transparansi
Meski jika dihitung-hitung penerimaan per hari dapat mencapai rata-rata Rp 2–3 juta, klaim “gaji DPR Rp 3 juta sehari” dinilai menyesatkan karena tidak sepenuhnya mencerminkan struktur gaji yang sesungguhnya. Banyak pihak menegaskan bahwa istilah tersebut lebih tepat disebut “total penerimaan” yang terdiri dari gaji pokok dan beragam tunjangan.
Sejumlah pengamat menilai, isu ini kembali mencuat karena ketimpangan kesejahteraan antara pejabat negara dan masyarakat yang masih menghadapi persoalan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran untuk kesejahteraan anggota DPR RI pun kembali dipertanyakan publik.
Hingga kini, pihak DPR RI belum memberikan pernyataan resmi untuk meluruskan informasi viral tersebut. Namun, isu gaji dan tunjangan DPR RI diyakini akan terus menjadi sorotan, mengingat tuntutan publik terhadap kinerja legislatif yang lebih nyata dan berpihak pada rakyat.
Sumber dari beberapa Media
