ACEH SINGKIL – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM KPK RI Kabupaten Aceh Singkil secara resmi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dana bantuan daging Meugang senilai Rp1 miliar. Bantuan tersebut diketahui bersumber dari Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ditujukan bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah tersebut.
Desakan ini mencuat setelah munculnya polemik di media sosial dan laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian antara besarnya anggaran dengan jumlah serta fisik ternak yang disalurkan.
Ketua DPC LSM KPK RI Aceh Singkil, Dedi, menyoroti kalkulasi pengadaan yang dinilai tidak masuk akal. Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran Rp1 miliar tersebut dialokasikan untuk pengadaan 20 ekor sapi.
"Jika Rp1 miliar dibagi 20 ekor, artinya satu ekor sapi dihargai sekitar Rp50 juta. Ini angka yang sangat fantastis dan memicu pertanyaan besar terkait transparansi anggarannya," ujar Dedi kepada awak media, Jumat (20/2/2026).
Dedi membandingkan harga tersebut dengan harga pasar lokal di Aceh Singkil. Menurutnya, dengan uang Rp12,5 juta saja, masyarakat sudah bisa mendapatkan sapi dengan kualitas dan ukuran yang layak.
"Logikanya, jika anggaran per ekor Rp50 juta, itu setara dengan empat ekor sapi harga lokal. Seharusnya dengan Rp1 miliar, masyarakat Aceh Singkil bisa menerima manfaat hingga 80 ekor sapi, bukan hanya 20 ekor," tegasnya.
Temuan di Lapangan: Sapi Berukuran Kecil
Selain masalah harga, kualitas bantuan juga menjadi sorotan tajam. Muncul laporan bahwa sapi yang dibagikan kepada warga memiliki bobot yang minim.
"Ada informasi bahwa sapi yang disalurkan ukurannya kecil, bahkan ada yang menyebut hanya sedikit lebih besar dari kambing. Jika ini benar, maka dugaan adanya 'permainan' dalam pengelolaan anggaran sangat kuat," tambah Dedi.
LSM KPK RI menegaskan bahwa mereka tidak ingin sekadar berspekulasi, namun fakta-fakta di lapangan menuntut adanya akuntabilitas dari pihak pengelola bantuan. Dedi meminta APH segera bergerak secara profesional agar bantuan dari Presiden tidak menjadi ajang korupsi oleh oknum tertentu.
"Kami mendesak APH untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Publik butuh kepastian. Jangan sampai hak rakyat yang sedang tertimpa musibah banjir justru disunat untuk kepentingan pribadi," pungkasnya.
Hingga saat ini, pihak terkait yang bertanggung jawab atas mekanisme pengadaan sapi tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait rincian penggunaan dana bantuan Presiden tersebut.(Tim)